Home / Headline

Selasa, 26 April 2022 - 23:56 WIB

Lahan Petani Diduga Dicaplok, 7.000 Petani Minta Bantuan Hukum DPP SBSI 1992 Jakarta

Ketua Umum DPP SBSI 1992 Abednego Panjaitan saat menerima laporan 7.000-an Petani Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kota Baru di Jakarta

Ketua Umum DPP SBSI 1992 Abednego Panjaitan saat menerima laporan 7.000-an Petani Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kota Baru di Jakarta

Penulis: Marjuddin Nazwar

Jakarta, PERISTIWAINDONESIA.com

Sebanyak 7.000-an Petani yang tergabung dalam Koperasi Sipatuo Sejahtera meminta bantuan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI 1992) untuk dapat membantu menyelesaikan kasus yang tengah mereka hadapi saat ini.

Dimana lahan perkebunan kelapa sawit milik mereka yang telah bersertifikat diduga dicaplok perusahaan PT MSAM yang mengaku sebagai pemilik berdasarkan hasil lelang di KPKNL Banjarmasin pada tanggal 22 Oktober 2020 lalu.

Namun, pihak Petani juga memiliki bukti bahwa 3.000 hektar lahan bersertifikat milik mereka tersebut tidak termasuk ke dalam objek lelang eksekusi asset sebagaimana klaim PT MSAM.

Hal ini disampaikan Ketua DPC SBSI 1992 Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan Makmur didampingi Sekretaris DPC Novi Sarajar, Selasa (26/4/2022) di Jakarta.

“Para Petani yang saat ini tengah bergabung sebagai anggota DPC SBSI 1992 Kabupaten Kotabaru sangat mengharapkan bantuan organisasi kita. Kiranya persoalan ini dapat ditengahi oleh organisasi,” harap Makmur.

Di kesempatan itu, Ketua Umum DPP SBSI 1992 Abednego Panjaitan berjanji akan menindaklanjuti laporan anggota SBSI 1992 Kabupaten Kotabaru ini.

“Kami akan berusaha membantu permasalahan yang dialami teman-teman anggota SBSI 1992 Kabupaten Kotabaru. Semoga amanah ini dapat kami jalankan dengan baik,” tandasnya.

Berdasarkan data yang diterima kru media ini, Bank Mandiri RRCR Region IX Kalimantan oleh Asisten Vice Presiden Ginanjar Widodo pada tanggal 16 Maret 2021 melalui Surat Nomor MNR.RCR/REG.BJM.1583/2021 perihal informasi status objek Hak Tanggungan menegaskan bahwa seluruh agunan berupa tanah kebun kelapa sawit seluas ±3.000 hektar tidak termasuk dalam objek lelang eksekusi aset PT Bumiraya Investindo.

Selain itu, di dalam surat juga dinyatakan bahwa seluruh agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut masih dalam penguasaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan dalam pengikatan Hak Tanggungan peringkat I.

Sebelumnya, pada tanggal 7 Januari 2010 Petani anggota Koperasi Sipatuo Sejahtera membuat perjanjian kerjasama antara masyarakat dengan PT Bumiraya Investindo tentang pembangunan pengelolaan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit melalui pola kemitraan.

Kemudian pada tanggal 16 April 2010 diadakan perjanjian Kredit antara Bank Mandiri dengan koperasi perkebunan Sipatuo Sejahtera pengikatan secara Hak Tanggungan.

Namun, pada tanggal 16 Desember 2019 Pengadilan menetapkan Pailit PT Bumiraya Investindo, sehingga pada tanggal 5 November 2020 PT MSAM memenangkan lelang asset PT Bumiraya Investindo (dalam status pailit) dengan nilai Rp201.754.000.000,-

Atas dasar hasil pelelangan inilah PT MSAM mengklaim lahan para Petani anggota Koperasi Sipatuo Sejahtera tersebut sebagai assetnya (*)

Share :

Baca Juga

Headline

Alhamdulillah, Prabowo – Gibran Unggul

Headline

Mantan Anggota DPD RI Carles Simaremare: Multikultural Indonesia Jadi Aset yang Harus Dijaga dan Dipelihara

Headline

Dishub Kabupaten Jayapura Kerjasama Dengan Polri Gelar Rajia Pajak, STNK Mobil Dan Motor

Headline

Managemen Hotel Ancam Tindak Buruh Ikut Berdemo, SBSI 1992 Balik Ancam Laporkan Pengusaha

Headline

Maling Lembu Ditangkap Warga Lantaran Kehabisan Bahan Bakar Sepeda Motor

Headline

Nawacita Indonesia Akan Temui Jokowi, Mafia Tanah Masih Bergentayangan di BPN Jakarta Selatan

Headline

Dugaan Ijazah Palsu Oknum Bupati, Prof Yusuf Leonard Henuk Ngaku Punya Bukti Kuat

Headline

Untuk Meredam Gejolak di Papua, Relawan Minta Jokowi Angkat Lenis Kogoya Jadi Menteri