Home / Headline

Jumat, 12 Maret 2021 - 22:33 WIB

AHY Dilaporkan Ke Bareskrim Polri Terkait Pemalsuan Akta Pendirian Partai Demokrat

Rusdiansyah Kuasa Hukum eks Kader Demokrat Darmizal

Rusdiansyah Kuasa Hukum eks Kader Demokrat Darmizal

Penulis: Marjuddin Nazwar

Jakarta, PERISTIWIANDONESIA.com |

Perseteruan Kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Sumut dengan Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) semakin memanas.

Kali ini, Kubu KLB Deliserdang, Sumut melaporkan AHY atas dugaan pemalsuan akta pendirian partai ke Bareskrim Polri.

AHY dilaporkan oleh salah satu penggagas (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Darmizal melalui kuasa hukumnya, Rusdiansyah.

“Hari ini ingin melakukan pelaporan terbaru terkait dengan pemalsuan akta otentik AD/ART Partai Demokrat tentang pendirian. Di mana di dalam AD/ART tidak terdapat adanya nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat,” kata Rusdiansyah dikutip dari video, Jumat (12/3/2021) di Jakarta.

Menurutnya, AHY diduga telah memalsukan akta otentik AD/ART terkait pendiri Partai Demokrat pada 2020. AHY dianggap secara diam-diam mencantumkan nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pendiri Partai Demokrat.

Rusdiansyah menuding pencantuman SBY itu tanpa melalui mekanisme partai.

Menurut Rusdiansyah, SBY bukan salah satu pendiri atau founding fathers Partai Demokrat. Sebab, pada akta pendirian Partai Demokrat tahun 2001 tidak ada nama SBY.

“Jadi di tahun 2020 saudara AHY diduga kuat melakukan perubahan di luar forum kongres bahwa the founding fathers Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Franky Rumangkeng. Sementara pendirian Partai Demokrat di tahun 2001 tidak ada nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat,” jelasnya.

Beberapa barang bukti yang dibawa Rusdiansyah untuk melaporkan perkara ini di antaranya, AD/ART Partai Demokrat tahun 2001 dan tahun 2020 serta SK Kemenkumham tahun 2020. Namun, Bareskrim Polri belum menerbitkan Laporan Polisi (LP) untuk pelaporan tersebut.

Bareskrim Dalami Kasus Ini

Bareskrim Polri masih mendalami laporan eks kader Partai Demokrat, Darmizal atas dugaan pemalsuan akta pendirian partai yang diduga dilakukan oleh AHY.

“Kami putuskan untuk bertemu kembali hari Selasa (16/3/2021). Apakah ini bisa dilanjutkan ke proses pelaporan atau tidak, karena teman-teman penyidik membutuhkan waktu untuk menelaah,” kata Rusdiansyah, di Mabes Polri, Jakarta.

Rusdiansyah mengatakan, salah satu alasan penyidik tidak menerbitkan LP untuk perkara tersebut karena dianggap dapat diselesaikan secara internal di mahkamah partai.

Sebelumnya, kata Rusdiansyah, sempat terjadi perdebatan yang cukup alot dengan penyidik.

“Tindakan pemalsuan semestinya diproses di kepolisian,” ujar Rusdiansyah.

Menurutnya, AHY diduga telah memalsukan akta otentik AD/ART terkait pendiri Partai Demokrat pada 2020.

AHY dianggap secara diam-diam mencantumkan nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pendiri Partai Demokrat. Rusdiansyah menuding pencantuman SBY itu tanpa melalui mekanisme partai.

Menurut Rusdiansyah, SBY bukan salah satu pendiri atau founding fathers Partai Demokrat. Sebab, pada akta pendirian Partai Demokrat tahun 2001 tidak ada nama SBY.

“Jadi di tahun 2020 saudara AHY diduga kuat melakukan perubahan di luar forum kongres bahwa the founding fathers Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Franky Rumangkeng. Sementara pendirian Partai Demokrat di tahun 2001 tidak ada nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat,” terangnya (*)

Share :

Baca Juga

Headline

Tokoh Adat Lapago Surati Presiden Jokowi Minta Lenis Kogoya Dipilih Jadi Penjabat Gubernur Papua Pegunungan

Headline

Info ke Pemerintah, Jalan Simpang Mangga Menuju Tugu Sujono Bandar Betsy Bagai Kubangan Kerbau

Headline

Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi Kembali Kunjungi Danau Toba

Headline

Bima Tabagsel Kembali Unjuk Rasa Minta Kejari Padangsidimpuan Usut Dugaan Dana Fiktif Desa Batang Bahal

Headline

Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki Serahkan Dekrit Tentang Blud Yang Diserahkan Kedapa PJ Gubernur DKI Jakarta

Headline

SBSI 1992 Nilai Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Berpotensi Ubah Buruh Jadi Budak di Negara Sendiri

Headline

Terkait Dugaan Pungli dan Penjualan Besi Bekas, Johansyah : Inspektorat Harus Segera Periksa UPTD Medan Dinas PUPR Sumatera Utara

Headline

Ketua MPO SBSI 1992 Lenis Kogoya: “PT Freeport Indonesia Jangan Melihat Orang Papua Seolah Hidup di Atas Pohon”