Penulis: Paulus Witomo
Jakarta, PERISTIWAINDONESIA.com |
LSM Pemberantasan Korupsi, Perjudian, Narkoba dan Sindikat Mafia (LSM BERKORDINASI) menemukan maraknya kasus penyalahgunaan izin pertambangan Batubara di Propinsi Kalimantan Timur.
Kendati kasus penambangan ilegal yang lazim disebut koridoran atau Spanyol (Separoh Nyolong) marak terjadi di Propinsi Kalimantan Timur, namun pihak kepolisian terkesan tutup mata, sehingga muncul praduga ikut terlibat menikmati hasilnya.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Nasional LSM BERKORDINASI Marjuddin Nazwar, Kamis (21/7/2022) di Jakarta.
Salah satu kasus pelanggaran berat yang berhasil dihimpun LSM BERKORDINASI adalah dugaan kasus penyalahgunaan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang diterbitkan oleh PT CG.
“Berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan, selama ini marak terjadi penjualan SKAB dari Perusahaan pemilik IUP OP Batubara kepada para Petani yang diduga mencolong Batubara dari areal Tahura (Taman Hutan Raya),” jelas Marjuddin.
Info akurat yang kami dapatkan, kata Marjuddin, kasus pelanggaran PT CG ini pernah dilaporkan seseorang ke Bareskrim Mabes Polri.
Dijelaskannya, informasi dari sumber terpercaya, bahwa Direksi PT CG acap kali menjual SKAB di atas vassel, padahal tambang PT CG belum berproduksi sama sekali.
“PT CG sebenarnya belum beroperasi, namun beberapa kali telah melakukan pembayaran royalti provisional batubara. Salah satu contoh yang dapat menjadi bukti akurat bagi kami, pada tanggal 7 September 2021 diterbitkan Billing Receipt (Bukti Pembuatan Tagihan) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan volume 5.150,65 ton,” ujarnya.
Parahnya lagi, kata Marjuddin, SKAB yang diduga telah diterbitkan PT CG tahun 2021 diperkirakan mencapai 68.571,42 ton, sedangkan verifikasi final sebanyak 20.087,62 ton.
Selain itu, lanjutnya, sekalipun lokasi IUP PT CG belum beroperasi, namun PT CG tetap melakukan penjualan SKAB pada tahun 2022 ini.
“Total tagihan pembayaran royalti provisional tahun 2021 kepada negara diperkirakan sebanyak 68.571,42 ton. Inilah dugaan yang sudah terjual tahun 2021, jadi tinggal di audit saja berapa produksi PT CG dari bulan Januari 2022 s/d Juli 2022 ini,” jelas Marjuddin.
Untuk itu, Marjuddin Nazwar mendesak Kapolri untuk segera mengusut kasus ini, dan apabila PT CG terbukti melakukan perbuatan ini, maka pihak kepolisian dapat segera memproses kasusnya.
“Saya akan menyurati Kementerian ESDM dan DPR RI agar segera mencabut izin PT CG dan menindak tegas para oknum yang terlibat dalam dugaan penjualan SKAB bodong ini,” tandasnya (*)