Home / Headline

Kamis, 17 Desember 2020 - 00:46 WIB

Natalius Pigai Nilai Pembangunan Integrasi Politik Jokowi Gagal di Papua. Dari 30 Menteri, Tak Ada Orang Papua

Penulis: Marjuddin Nazwar

Jakarta, PERISTIWAINDONESIA.com |

Mantan Komisioner HAM asal Papua Natalius Pigai menilai pembangunan integrasi politik pemerintahan Jokowi di Papua dianggap gagal.

“Bagaimana dia (Jokowi) bisa menyelesaikan masalah di Papua? Dia Presiden, dari Tiga Puluhan Menteri itu, orang kulit hitam, rambut keriting, tidak ada. Sementara Bhineka Tunggal Ika itu memerintahkan kepada Presiden untuk mengimplementasikan, tidak simbolik, tapi subtansial,” kata Natalius Pigai dikutip peristiwaindonesia.com dari tayangan kanal YouTube Refly Harun, Rabu (16/12/2020).

Dia lantas membandingkan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menurutnya saat itu banyak menempatkan orang Papua di dalam lingkaran pemerintahan.

Oleh karena itu, Natalius Pigai menyampaikan pesan kepada Presiden Jokowi terkait salah satu hal yang menyebabkan masalah di Papua tak kunjung terselesaikan.

“Presiden Joko Widodo ingin menyelesaikan masalah Papua. Orang Papua itu banyak yang pintar Pak Jokowi. Satu Menteri saja kamu tidak kasih, bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah Papua? Anda bilang kami NKRI, Bhineka Tunggal Ika, mana bhinekanya? Orang kulit hitam, rambut keriting, melanesia (pulau hitam), tidak ada di dalam kabinet,” sindirnya.

Menurut Natalius, bagaimana Jokowi bisa menyelesaikan masalah di Papua jika tidak ada satupun Menteri yang berasal dari tanah Papua.

Aktivis HAM ini juga membandingkan Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Amerika Joe Biden, yang saat ini memiliki Wakil Presiden, Menteri Pertahanan hingga Duta Besar PBB dari orang kulit hitam.

“Hal yang sederhana saja tidak bisa, seorang Presiden tidak bisa memikirkan kebhinekaan bangsa. Jadi bagaimana mau bangun Indonesia yang lebih integratif dalam ideologi, nilai budaya, ekonomi, dan berbagai aspek,” koreksinya (*)

Share :

Baca Juga

Headline

Presiden Jokowi sebagai kepala negara/pemerintahan gagal melaksanakan keterbukaan informasi publik

Headline

Penghitungan Suara Belum Dimulai. Ketua KPUD Karo: “Apabila Keberatan Hasil Quick Count, Silahkan Dilapor Karena Dapat Dipidana”

Headline

Pelaku Usaha Mikro di Gunungsitoli Minta BRI Jangan Persulit Penyaluran Dana KUR

Headline

Tak Dapat Ganti Rugi Lahan, Mantan Anggota DPR RI Tembok Jalan Lingkar Ir Soekarno Siborong-borong

Headline

Sah, KPU Tetapkan Paslon Nomor Satu Nanang-Pandu Sebagai Pemenang Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan

Headline

Koalisi Organisasi Pendidikan Tolak Omnibus Law Klaster Pendidikan

Headline

Ketum SBSI 1992: Ideologi Jadi Landasan Dalam Menentukan Sikap

Headline

Pulihkan Psikis Korban Gempa, Polda Sulbar dan SSDM Polri Gelar Trauma Healing di Tenda Pengungsian