Penulis: Paulus Witomo
Jakarta, PERISTIWA_INDONESIA.com
Pengamat intelijen dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menilai, apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terkait penanganan insiden penembakan Brigadir J sudah tepat. Kapolri sudah mengambil sikap yang responsif, transparan, tegas, dan independen.
“Sikap Kapolri sudah tepat. Selain responsif, transparan, dan tegas, beliau telah menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu,” kata Ngasiman Djoyonegoro, Kamis (18/8/2022).
Menurut Simon–panggilan akrab Ngasiman Djoyonegoro–bahwa sikap Kapolri tersebut penting di saat Indonesia sedang menggenjot pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Pun agenda G20. Jangan sampai insiden penembakan tersebut menjadi liar dan menggangu jalannya pemulihan ekonomi serta stabilitas nasional.
“Di saat Indonesia sedang menggenjot pemulihan ekonomi pasca-pandemi, sikap Kapolri yang transparan dan tanpa pandang bulu dalam penegakan hukum, punya nilai positif di mata publik. Marwah Korps Bhayangkara juga tetap terjaga,” tambah Simon.
Simon berharap bahwa isu perjudian yang menerpa oknum-oknum kepolisian juga harus diusut tuntas. Siapapun yang terlibat harus ditindak tegas. Sebab, isu itu bisa membuat persepsi buruk terhadap Polri di masyarakat jika tidak segera disikapi.
“Isu perjudian juga perlu disikapi serius. Oknum-oknum kepolisian yang terlibat harus ditindak tegas. Ini demi menjaga nama baik institusi Polri. Juga menjaga stabilitas keamanan nasional agar roda perekonomian, iklim investasi, para pelaku UMKM bisa berjalan dengan baik, tanpa terganggu sedikit pun,” kata Simon.
Untuk itu, Simon berharap seluruh jajaran Polri dari Satuan Kerja di Mabes hingga Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek seluruh Indonesia solid mendukung penyelesaian penanganan insiden penembakan Brigadir J supaya nama baik institusi Polri tetap terjaga dan pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi bisa berjalan dengan baik.
“Kita berharap seluruh jajaran Polri dari Satuan Kerja di Mabes hingga Kapolsek seluruh Indonesia solid mendukung Kapolri. Nama baik institusi Polri harus tetap terjaga, sehingga pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi bisa berjalan dengan baik,” tutup Simon.
Simon berpandangan, upaya Kapolri berkoordinasi dengan lembaga lain seperti Komnas HAM dalam penyelesaian kasus ini juga positif. Termasuk membentuk Tim Khusus (Timsus) soal kasus tersebut.
“Kita melihat Timsus yang dibentuk Kapolri telah berjalan maksimal, Korps Bhayangkara juga solid menjaga nama baik institusi. Ini semua tidak lepas dari kepemimpinan Kapolri yang tegas, transparan, dan mengayomi,” tutur Simon. (REL)
