Penulis: Sri Karyati
Jakarta, PERISTIWAINDONESIA.com |
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI 1992) menolak tegas penghapusan Tunjangan Profesi Guru (TPG) di dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
“Penghapusan tunjangan profesi guru ini akan dapat menyengsarakan guru dan menghilangkan gairah bekerja ke depan. Guru berhak mendapat penghasilan di atas kebutuhan minimum supaya dapat hidup lebih layak,” kata Ketua Umum SBSI 1992 Abednego Panjaitan, Rabu (7/9/2022) di Jakarta.
Menurutnya, kesejahteraan guru sejak tahun 2009 semakin baik karena alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN.
“Selain gaji pokok, guru sudah bisa mendapat tunjangan yang melekat pada gaji dan penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan kehormatan. Bagi guru ASN, tidak semua daerah menerapkan Tunjangan Kinerja. Itu tergantung kekuatan APBD daerah masing-masing,” terang Abednego.
Apabila tunjangan profesi dihapus, menurut Sekretaris Jenderal relawan Doakan Jokowi Menang Satu Kali Lagi ini, maka guru hanya akan mengandalkan gaji pokok. Apalagi tidak semua guru mendapat tunjangan khusus atau tunjangan fungsional yang jumlahnya tidak signifikan.
Oleh karena itu, ujar Abednego, kebijakan penghapusan Tunjangan Profesi Guru ini harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan konsep hidup layak.
Upah Murah Akar Pungli dan Korupsi
Dikatakan Abednego, penghapusan Tunjangan Profesi Guru (TPG) di dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), maka dapat dikualifikasi ingin memiskinkan guru.
Dikuatirkan, apabila guru miskin, maka ke depan akan gencar melakukan tindakan Pungutan Liar (Pungli) dan atau korupsi kepada peserta didik, karena upah murah adalah akar perilaku Pungli dan korupsi.
“Bukan guru saja. TNI, Polri, Jaksa, Hakim dan Penyelenggara Negara lainnya harus mendapat upah yang tinggi, supaya mereka tidak bertindak koruptif dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya seperti menyekolahkan anak-anaknya hingga ke Perguruan Tinggi dan liburan minimal satu kali setahun,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata mantan Ketua SBSI 1992 Propinsi Sumatera Utara ini, pihaknya mendorong pemerintah agar memberikan upah yang tinggi kepada ASN, TNI, Polri, Jaksa, Hakim, Pegawai BUMN dan penyelenggara Negara lainnya untuk mengurangi tindakan Pungli dan korupsi.
“Upah murah adalah salah satu penyebab Pungli dan korupsi di negeri ini. Untuk mencegah hal tersebut, maka SBSI 1992 meminta pemerintah memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya,” tandasnya (*)
