Home / Politik

Senin, 12 April 2021 - 09:44 WIB

Silaturahmi dan Koordinasi Partai Hanura Jawa Tengah Dengan Wakil Ketua Umum DPP Hanura Bid OKK Benny Rhamdani

Penulis: Berthy Marthyn

Semarang, PERISTIWAINDONESIA.com |

DPP Partai Hanura mengadakan silaturahmi dan koordinasi dengan pengurus DPD Partai Hanura provinsi Jawa Tengah, Sabtu (10/4/2021) sekira pukul 19.00-22.00 WIB di Waroeng d’lodeh di Jl Kyai Saleh No 6 Kota Semarang.

Wakil Ketua Umum DPP Hanura Bid OKK Benny Rhamdani, yang juga sebagai Kepala Badan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) itu bersilaturahmi dan koordinasi dengan Ketua DPD Hanura Jawa Tengah Bambang Raya SH MBA, Wakil Ketua dan pengurus lengkap DPP Hanura Jawa Tengah.

Hadir pula Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC Hanura se-provinsi Jawa Tengah.

Pembukaan acara oleh Sekretaris DPD Hanura Jateng Budi Susilo SH MH, dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan Ketua DPD Hanura Jateng.

Bambang Raya menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua Umum DPP Hanura Benny Rhamdani atas Kunjungan Kerja di Semarang, sekaligus memberikan waktu untuk bersilaturahmi dan koordinasi Partai Hanura se-Jawa Tengah.

Ketua DPD Jateng menyampaikan loyalitas dan komitmen yang luar biasa Waketum DPP Hanura Benny Rhamdani dalam menjalankan tugas negara sebagai Kepala BP2MI namun masih menyempatkan diri untuk bertemu dengan pengurus DPD, DPC se-provinsi Jawa Tengah.

Benny Rhamdani dalam pertemuan koordinasi tersebut menyampaikan beberapa tangapan atas masukan dari para peserta pertemuan.

Benny Rhamdani menyampaikan sitausi Politik dan perkembangan kaum milenial sekarang ini menjadi trend yang harus dimasukkan dalam membenahi kepengurusan Partai sehingga semakin maju ke depan.

Dengan hadirnya kaum millenial yang saat ini menempati angka 60% dari keseluruhan jumlah suara, maka akan dapat menentukan arah dan kesuksesan partai ke depan.

“Kita harus menyertakan dan merekrut kaum milenial dalam kepengurusan dan menjadi bagian dari Hanura,” pintanya.

Waketum menginformasikan beberapa partai di Indonesia yang sudah merubah pola dan cara mereka dari Pemilu 2019 lalu untuk kemajuan dan kesuksesan masing-masing partai dalam kontestan Pemilu tahun 2024.

“Hanura akan masuk dalam pembenahan dan peningkatan pola dan strategi untuk dapat menjadi partai 10 besar dan terwakili anggota DPR RI dari Hanura di tahun 2024,” imbuhnya.

Kaloborasi antara Caleg DPRI, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/Kota, menurut Benny Rhamdani, akan dapat meningkatkan karya dan aktivitas kepedulian sosial serta membantu advokasi hukum untuk masyarakat yang mengalami masalah dan persoalan hukum.

Peningkatan kegiatan sosial dan media sosial juga sangat penting memberikan pelayanan dan pengenalan kepada masyarakat, khususnya kaum milenial yang akan menentukan perkembangan partai ke depan.

Dalam penyampaiannya, Waketum DPP Partai Hanura ini juga akan membuka organisasi komunitas keluarga Pekerja Migran Indonesia (KKPMI) di seluruh propinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia.

“Untuk memberikan pelayanan dan kerjasama serta dukungan yang selama ini dikerjakan BP2MI, maka pihaknya akan menempatkan perwakilan khusus di dalam organisasi KKPMI,” tandasnya.

Di kesempatan itu diadakan sesi Tanya jawab dari para pengurus Kabupaten/Kota. Silaturahmi dan koordinasi ditutup dengan ramah tamah, foto bersama, serta makan bersama (*)

Share :

Baca Juga

Daerah

Tidak akan RDP, Sebelum Ketua DPRD Tapteng Minta Maaf kepada ASN Dan Masyarakat

Politik

Cabup Lampung Selatan Nomor Urut Satu Nanang Ermanto Berikan Bukti Bukan Janji

Headline

Tommy Dilantik Sebagai Ketua Umum Pelita Prabu, Komitmen Menangkan Prabowo Gibran

Politik

Persiapan Jelang Pilkada, Kapolres Nabire Cek Barang Inventaris

Daerah

Ratusan Massa OloMa Antar Lodewick FS Marpaung Mendaftar ke Kantor DPD PKB Tapanuli Tengah Sumut.

Daerah

Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy Jemput Piala Adipura tahun 2023 untuk Langkat

Politik

Fast Respon Nusantara Siap Dukung Pemilu Damai 2024 Dan Tangkal Berita Hoax

Nasional

Ormas Indonesia Bersatu Tiga Pilar Dukung Gakkumdu Memberamo Raya Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Politik Uang