Penulis: Marjuddin Nazwar
Jakarta, PERISTIWAINDONESIA.com |
Penanggung jawab relawan Doakan Jokowi Menang (DJM) 1 Kali Lagi Sudiarto SH MH mengharapkan Presiden Jokowi lebih arif dalam memilih Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.
“Dalam situasi politik yang cukup panas seperti sekarang ini, seyogianya Presiden memilih sosok Kapolri yang bisa diterima segala suku, agama, ras dan antargolongan. Apalagi pekerjaan Presiden saat ini cukup berat dalam menghadapi berbagai situasi yang terjadi,” kata pendiri relawan DJM 1 Kali Lagi ini, Selasa (12/1/2021) di Jakarta.
Menurutnya, Presiden harus mempertimbangkan gejolak pembubaran sejumlah Ormas agama yang terjadi belakangan ini, bahkan sebahagian umat Islam menganggapnya sebagai tindakan kriminalisai ulama. Oleh sebab itu sosok Kapolri yang akan dipilih jangan menjadi beban bagi keutuhan bangsa dan Negara.
Oleh karena hubungan antara Pemerintah dengan kelompok ormas Islam masih terganggu, menurut Sudiarto SH MH, maka negara harus menjadikannya sebagai pertimbangan dalam memilih Calon Kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat luas.
“Situasi ini jangan dianggap remeh atau enteng, karena kondisi seperti ini bisa dikocok lawan politik dan menghasut masyarakat dengan isu SARA,” ujarnya.
Selain dapat meredam isu SARA, sosok Kapolri juga harus berpengalaman menangani penyebaran wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
“Gelombang baru Covid-19 ini dikhawatirkan lebih buruk dibandingkan gelombang pertama Covid-19. Karena itu, sosok Kapolri juga harus memiliki pengalaman penanganan Covid-19 dan memahami cara Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” usul Sudiarto.
Hal ini, lanjut Sudiarto, sangat penting agar Indonesia dapat konsentrasi mengatasi persoalan pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya.
“Negara ini sekarang lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan dari seluruh rakyatnya,” timpal Advokad Kondang ini.
Disampaikannya, menunjuk sosok Kapolri memang hak istimewa Presiden dan hak itu harus dihormati, namun jangan karena chemistry semata, lantas mengabaikan kepentingan bangsa dan negara.
“Hendaknya dalam menunjuk Kapolri tidak cukup karena didasarkan pada kedekatan, loyalitas dan profesionalitas saja. Yang lebih besar dari itu adalah kepentingan bangsa dan Negara. Jangan sampai membebani Presiden diujung kepemimpinanya nanti,” pesan Sudiarto.
Menurut Sudiarto, Presiden harus memilih calon Kapolri yang berpengalaman di ibukota supaya dapat meredam semua gejolak yang terjadi ditengah-tengah masyarakat ibukota.
“Kita lihat sekarang ini masyarakat terpecah-pecah dengan kondisi suhu politik yang sangat memanas, apalagi gelombang demonstrasi kerap menjadi sorotan di ibukota, karena itu calon Kapolri harus paham situasi Jakarta,” kata Sudiarto yang sudah berkeliling Indonesia memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019 ini.
Menanggapi isu yang berkembang, Presiden mengusulkan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Calon Kapolri, menurut Sudiarto perlu dipertimbangkan matang-matang.
“Komjen Listyo Sigit Prabowo masih muda. Kalau tidak salah masih delapan tahun lagi. Jadi Bapak Presiden juga harus melihat jenjang karir di internal Polri supaya hierarki dan kepangkatan berjalan baik,” katanya menanggapi.
Lebih lanjut Sudiarto mengusulkan kepada Presiden untuk memilih sosok Kapolri yang dapat diterima semua kalangan seperti sosok Wakapolri Komjen Pol Dr Drs Gatot Eddy Pramono MSi.
“Selain dari kalangan senior, sosok Gatot Eddy Pramono juga diterima di lingkungan Polri sendiri dan diterima masyarakat luas. Apalagi selama ini beliau tidak masuk ke dalam kelompok manapun dan bekerja profesional serta loyalitas tinggi kepada pimpinan. Artinya, beliau sudah teruji pada saat Pilpres, ketika menjabat Kapolda Metro Jaya,” tandasnya (*)
