Home / Nusantara

Sabtu, 1 Oktober 2022 - 17:58 WIB

Staf Ahli Pansus DPD BLBI RI Minta Hapus Bunga Obligasi

Jakarta, Peristiwaindonesia.com- Pemerintah harus fokus pada upaya penghapusan semua mata anggaran yang sama sekali tidak berkontribusi pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat.

Salah satunya, pos pembayaran subsidi bunga obligasi Rekapitatalisasi eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Langkah ini penting demi menyelamatkan keuangan negara atau APBN ditengah kondisi ekonomi saat ini sangat sulit.

Penegasan ini disampaikan Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Sabtu (1/10).

“Sejak 20 tahun terakhir, saya turun ke jalan meriakan agar pemerintah menghapus pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI ini. Ini anggaran yang tidak produktif dan membebani APBN kita,” tegasnya.
Sayangnya, desakan menghapus pembayaran bunga Obligasi Rekap BLBI tidak digubris.
Padahal, pembayaran bunga obligasi ini membuat APBN tidak sehat.
“Saya tegaskan lagi, ini peringatan bagi anggaran kita. Kalau uang rakyat ini terus dipakai untuk hal-hal yang tidak penting maka APBN kita jebol dan ini menjadi ancaman bagi masa depan anak cucu bangsa ini,” terangnya.

Hardjuno mengaku tidak iklas jika uang pajak rakyat terus dibiarkan membayar beban subsidi bunga obligasi rekap sampai 2043.
Kebijakan ini jelas sangat tidak adil dan melukai rasa keadilan rakyat.
Apalagi, angkanya bernilai total Rp 4.000 triliun.
“Karena itu, alangkah baiknya, dana yang sangat besar itu dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini jauh lebih bermanfaat ketimbang dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak penting,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hardjuno menegaskan dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, efisiensi anggaran adalah salah satu cara yang harus dilakukan pemerintah.
Termasuk menghapus alokasi pembayaran bunga obligasi rekap yang selama ini digelontorkan pemerintah dalam APBN.
Hardjuno menyakini, pembayaran bunga obligasi rekap ini akan terus menjadi beban APBN ke depan.
Khususnya jika pemerintah tidak mengambil kebijakan menghapus pembayaran bunga obligasi rekap BLBI.

Situasi ini menjadi ancaman serius bagi APBN dimasa yang akan datang.

“Saya ingatkan pemerintah agar peduli dengan kondisi APBN kita saat ini. Bahwa ada mata anggaran yang nilainya besar sekali tapi pura-pura tidak tahu semua. Ya, anggaran subsidi pembayaran bunga obligasi rekap yang setahun masih ada Rp 50-an triliun itu, itu yang perlu dipersoalkan,” kata Hardjuno.
Dalam situasi dunia yang sedang sulit, tidak bisa lagi negara menutup mata pada kerugian rakyat atas pembayaran bunga obligasi rekap BLBI.

Selama 20 tahun terakhir jika dirata-rata Rp 60 triliun dibayarkan untuk bunga rekap, sudah ada Rp 1200 triliun yang terbuang sia-sia.
Bahkan menguntungkan para konglomerat yang kemudian menguasai ekonomi hajat hidup orang banyak.

“Cek saja itu importir gandum siapa? Penerima BLBI dan obligasi rekap juga. Saya gemas kalau nanti isunya soal efisiensi rapat lagi. Dilarang rapat di hotel lagi, sudah basi isu itu,” tandas Hardjuno.(Red)

Share :

Baca Juga

Nusantara

Pembukaan Mini FBLB 2022, Bupati Jayawijaya Tanam Pohon

Nusantara

Sebanyak 1.185 Siswa Madrasah Ikuti KSM, Ini Harapan Syah Afandin

Nusantara

Gio Vandio Putra Tanjungpura Juara Nasional Moto Cross, Syah Afandin: Saya Sangat Bangga

Nusantara

Syah Afandin Serahkan 150 Paket Sembako untuk Guru Ngaji se-Teluk Aru

Nusantara

Terkait Korupsi SDA, Dinas Perindag ESDM Sumut Tak Bisa Tunjukkan Dokumen Reklamasi, Pasca Tambang PT BUMI dan CV Sambara

Nusantara

Bacaleg Perindo Cleopatra Natalie Aggazy S.H,M.H Maju Kembali Di Pemilu 2024 Dapil I kabupaten Bandung Barat.

Nusantara

Usai Terima Audiensi, Plt Bupati Langkat Kunjungi Akbid Langkat

Nusantara

Kapolda Banten Tinjau Pos Pengamanan Lebaran