Penulis: Marjuddin Nazwar
Jakarta, PERISTIWAINDONESIA.com |
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI, Ali Wongso Sinaga menyatakan salah satu keputusan strategis dari Munas XI SOKSI Tahun 2022 lalu di Riau adalah “SOKSI menaruh penuh kepercayaan dan harapan pada kepemimpinan nasional Presiden Jokowi akan meletakkan pelurusan arah kelanjutan reformasi dengan dukungan segenap rakyat.
“Perlunya pelurusan arah kelanjutan reformasi itu mengemuka dalam forum Munas XI SOKSI karena agenda reformasi ’98 yang sudah berjalan 20 tahun lebih, namun hingga kini masih jauh dari harapan rakyat,” ujar Ali Wongso.
Seiring dengan itu, lanjutnya, tak lama lagi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 -2025 akan selesai dan perlu mengantisipasi persiapan yang optimal menyusun RPJPN 2025-2045 guna mengantarkan bangsa ini menuju 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045 yang maju.
Untuk meluruskan arah kelanjutan reformasi itu, Munas XI SOKSI menghasilkan ide kebangsaan yaitu perlunya Akselerasi Transformasi Budaya berbasis ‘revolusi mental’ sebagaimana sudah pernah dicanangkan Bapak Jokowi tahun 2014, disertai Akselerasi Transformasi Ekonomi berbasis pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi bagaikan satu mata uang dua sisi.
Akselerasi Transformasi Budaya dan Ekonomi, yang simultan dengan system building atau reformasi sistem berdasarkan urgensi solusi masalah actual terkait agenda reformasi antara lain pencegahan dan pemberantasan korupsi, penegakan supremasi hukum, demokratisasi politik dan ekonomi , otonomi daerah dan UUD 1945 Pasca Amandemen.
Menjawab mengapa SOKSI mempercayai penuh kemimpinan Presiden Jokowi, Ketua Umum SOKSI yang baru terpilih kembali untuk periode kedua itu menjelaskan sejarah SOKSI yang dipimpinnya tak dapat terpisahkan dengan sikap politik Pak Suhardiman Pendiri SOKSI yang menugaskan kami para kader SOKSI untuk proaktif memenangkan Pak Jokowi pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.
“Karena itu segenap jajaran SOKSI yang kami pimpin melaksanakannya dengan konsisten,” papar Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar itu didampingi Sekjen Depinas SOKSI Dr Iliyas Indra kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/12/2022) di tengah kegiatan “SOKSI Peduli” ditandai berbagi sembako kepada warga masyarakat di kawasan kediaman Pendiri SOKSI di RW 04 Gandaria Selatan Cilandak Jalan Kramat Batu Jakarta Selatan.
Lebih lanjut, mantan Anggota DPRD DKI Jakarta dan DPR RI itu menjelaskan basis transformasi budaya adalah revolusi mental yang dapat dibangun dengan proses pendidikan kebangsaan dalam arti luas, baik luar sekolah maupun dalam sekolah, baik formal maupun in formal dan non formal.
Pendidikan kebangsaan selaras nation and character building yang sistematis dan masif bagi seluruh rakyat, yang semasa reformasi ini sudah ada perlu dikembangkan dan yang belum ada tetapi diperlukan, maka diadakan bahkan lebih lanjut membuat UU Tentang Pendidikan Kebangsaan atau Pendidikan Pancasila.
BPIP yang ada sekarang ini dapat disesuaikan menjadi alternatif dari segi kelembagaannya untuk meningkatkan tugas fungsinya yang lebih sesuai dengan kebutuhan bangsa.
Gerakan Disiplin, Gerakan Malu Disuap, Gerakan Keteladanan dan lain sebagainya diberbagai fungsi profesi terutama dalam lingkungan jajaran penyelenggara kekuasaan, perlu ditumbuh kembangkan dengan pola-pola yang aplikabel dan efektif. Seperti “Kapolda Teladan, Kapolres Teladan, Hakim Teladan, Jaksa Teladan, Bupati Teladan, Anggota DPR Teladan, dan lain sebagainya yang dinilai oleh kalangan civil society yang track record integritas dan kompetensinya jelas dengan beberapa parameter yang rasional serta melibatkan partisipasi masyarakat luas, adalah salah satu model dari banyak model yang bisa dibuat dalam rangka akselerasi transformasi budaya.
Mengenai reformasi sistem, mantan Ketua DPP Partai Golkar 3 periode itu mengatakan banyak yang perlu dikaji ulang untuk diperbaiki sejalan dengan akselerasi transformasi budaya dan ekonomi itu. Dalam strategi pembangunan misalnya, mengapa kita tidak perlukan tumpuan berupa trilogi pembangunan yang disesuaikan dengan alam demokrasi ? Dalam pencegahan korupsi, berbagai aturan hukum yang ada , banyak yang perlu diperkuat.
Misalnya, tidak mengenakan pidana pada oknum pemberi suap, tetapi hanya pada oknum penerima suap seperti di China terbukti efektif menurunkan kasus korupsi. Pola dan sistem pelaporan harta penyelenggara kekuasaan, juga perlu penguatan substansi dan sanksi pidana melalui UU agar efektif mencegah korupsi.
Masih ada ide-ide lagi dan jika agenda reformasi memerangi korupsi ini sudah berjalan terarah dan efektif, niscaya berdampak pada agenda reformasi lainnya akan bergerak terarah seperti penegakan supremasi hukum, demokratisasi politik dan ekonomi, otonomi daerah dan lainnya, jelasnya.
Pada kesempatan itu Sekjen Dewan Pimpinan Nasional SOKSI, Dr. Iliyas Indra menyampaikan program “SOKSI Peduli” ini merupakan program perdana Pasca Munas XI SOKSI dan sebagai bagian dari mengenang dan penghormatan kepada Bapak Suhardiman, Pendiri SOKSI dimana beliau lahir tanggal 16 Desember.
Itulah sebabnya “SOKSI Peduli” yang mengandung semangat karya kekaryaan dan kekeluargaan sebagai bangsa, dimulai pada hari Jumat, 16 Desember 2022 ini.
Semua kita kader bangsa penerus perjuangan bangsa seyogianyalah berpegang teguh pada sapta komitmen yang diwariskan Pendiri Pak Suhardiman, yaitu : Proklamasi 17 Agustus 1945, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI, UUD 1945, Doktrin Karyawanisme, Masyarakat Karya.
Selain itu juga kita kader-kader bangsa perlu menjaga konsistensi jati diri kader SOKSI sebagai kader bangsa, yaitu idealisme yang menumbuhkan nasionalisme, patriotisme ; moral ; militansi ; intelektual, profesional. Karena itu Dewan Pimpinan Nasional SOKSI berharap jika berani mengaku dirinya kader SOKSI maka karakter dan perilakunya hendaknya mencerminkan jatidiri itu, jangan justru sampai mencerminkan karakter musuh SOKSI, fitnah, hoax, putar balik fakta, menghalalkan segala cara, tutur tokoh muda Partai Golkar itu (*)
