Home / Nusantara

Jumat, 10 Juli 2020 - 22:43 WIB

Atasi Krisis Air Bersih, Tapanuli Utara Butuh Dana Rp 60 Miliar

Medan | PERSIA

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mual Natio mengusulkan permohonan dana senilai Rp 60 miliar kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana mengatasi krisis air bersih di wilayah Taput pada 2021.

Kebutuhan pembiayaan ini disampaikan di Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS II) dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara Kementerian PUPR di Ruang Rapat Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara lantai III, Medan, Jumat (10/7).

“Dana Rp 60 miliar sudah kita usulkan bersama Dinas Perumahan dan Daerah Permukiman serta Bappeda Taput saat mengikuti rapat konfirmasi pertemuan pemaparan draft laporan akhir pekerjaan perencanaan teknis SPAM Tarutung,” kata Direktur PDAM Mual Natio, Lamtagon Manalu.

Pertemuan digelar untuk menindak lanjuti surat pimpinan Balakosa Konsultant tentang penyampaian draft laporan akhir pekerjaan pembuatan detail engenering design (DED) analisa dan optimalisasi jaringan perpipaan IKK Tarutung, Siatas Barita, dan Sipoholon Taput dalam penyediaan air bersih.

PDAM Mual Natio bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bappeda Taput telah mempresentasikan upaya penanggulangan krisis air di Kota Tarutung di hadapan Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS II) dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara Kementerian PUPR.Kata Lamtagon, Dirjen Sumber Daya Air melalui BWSS akan membangun sumber air baku, jaringan transmisi dan 2 unit reservoar, yakni di Sipoholon dan Tangsi Tarutung.Sedangkan Dirjen Cipta Karya melalui BPPWSU Kementrian PUPR akan membangun jaringan distribusi umum dan 30 persen sambungan rumah atau SR.Pemkab Taput bersama PDAM Mual Natio akan menyediakan lahan, menyusun dokumen lingkungan, mengurus surat ijin pemanfaatan air dan membangun 70 persen SR dari target 5.000 SR.Dalam kesepakatan itu, Kementrian PUPR juga meminta agar Pemkab Taput juga menyediakan dana daerah untuk urusan bersama.”Dengan terwujudnya permohonan ini, kiranya masyarakat mendukung dan bersedia memberikan lahan serta pembebasan lahan,” harap Lamtagon dilansir dari Antara.Masyarakat juga diminta bersabar, karena realisasi program dimaksud membutuhkan waktu yang cukup lama dengan pembiayaan anggaran yang cukup besar.

Share :

Baca Juga

Nusantara

Bobby Nasution Harap Kualitas Pelaksanaan APBD TA 2021  Dijadikan Motivasi Peningkatan  Pengelolaan Keuangan Lebih Baik -Raih Opini WTP, Bobby Nasution: Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah Selama Tahun 2021 Lebih Berkualitas

Nusantara

Pencemaran Nama Baik: Hadi Mulyani Siap Menghadapi Tantangan Hukum

Nusantara

Tingkatkan Pengetahuan dan Pemahaman, ASN Pemko Medan Ikuti Bimtek Sengketa dan Permasalahan Hukum Kontrak

Nusantara

Ketua KPK: Indonesia Butuh Peran Wartawan

Hukum

Bawaslu Kota Bekasi akan Tertibkan Semua Alat Peraga Calon Legislatif yang Melanggar Aturan.

Nusantara

Plt Bupati Langkat Sambut Tim Penilaian Desa/Kelurahan Terbaik Provsu

Nusantara

Peringatan Brandan Bumi Hangus ke 76, Syah Afandin Tekankan Kondusifitas Jelang Tahun Politik

Nusantara

Danrem 052/Wkr Ajak Mitra Karib Antisipasi Segala Bentuk Ancaman Radikalisme, Terorisme dan Intoleransi