Home / Hukum

Kamis, 31 Maret 2022 - 22:46 WIB

Diwarnai Aksi Bakar Ban, Mahasiswa Minta Kadis Pendidikan Langkat Mundur

Mahasiswa saat melaksanakan aksi demo di Langkat

Mahasiswa saat melaksanakan aksi demo di Langkat

Penulis: Muhammada Salim

Langkat, PERISTIWAINDONESIA.com

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan pemuda pemerhati keadilan dan asosiasi mahasiswa anti korupsi, Kamis (31/03/2022) melakukan aksi demonstrasi di kantor dinas pendidikan, kantor bupati dan kejaksaan Negeri Langkat.

Dalam orasinya di depan kantor dinas pendidikan demonstran meminta Kadis Pendidikan mundur karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan penyalagunaan wewenang serta jabatan.

Diantaranya adalah dugaan Pungutan Liar (Pungli) uang sebesar Rp7.000 per siswa (SD dan SMP) melalui K3S dan MKKS, Pungli penunjukkan Plt Kepala Sekolah, Pungli kepala sekolah definitif (sesuai jumlah siswa yang ada di sekolah).

Selain itu, Kadis Pendidikan juga diduga bermain proyek pengadaan barang dan memaksa kepala sekolah wajib membeli barang yang dijualnya berupa spanduk visi misi bupati, kalender pendidikan, spanduk bebas narkoba dan spanduk HUT Kabupaten Langkat.

Sekitar 30 menit menyampaikan orasi, tidak disangka kepala dinas pendidikan Saipul Abdi yang hadir didepan demonstran tiba-tiba mendatangi orator lalu merampas surat pernyataan sikap dan merobeknya sambil mengatakan “fitnah itu, fitnah itu”.

Akibat dari kejadian tersebut sempat terjadi adu mulut antara demonstran dengan Kadis Pendidikan hingga akhirnya demonstran mengalah dan memilih tidak melanjutkan aksinya di depan kantor dinas pendidikan.

Sekitar pukul 13.00 WIB demonstran kembali melakukan aksinya, kali ini di lakukan di depan kantor Bupati Langkat.

Di depan Kantor Bupati demonstran kembali menyampaikan orasi secara berapi-api dengan meminta kepada Plt Bupati untuk mencopot jabatan Saipul Abdi sebagai Kadis Pendidikan dan meminta agar Plt Bupati dapat menemui mereka.

Tapi karena Plt Bupati tidak berada di kantor, maka demonstran terlihat sedikit kecewa dan akhirnya membubarkan diri dan melanjutkan aksinya di kantor Kajari Langkat.

Di depan kantor Kajari Langkat demonstran kembali menyampaikan orasi sambil membakar ban sebagai bentuk kekecewaan. Sekitar 1 jam menyampaikan orasi akhirnya pihak Kejari Langkat yang diwakili Gerry Gultom menemui mahasiswa.

Kepada demonstran Gerry menyampaikan akan menindaklanjuti laporan adik-adik mahasiswa, dan meminta agar kiranya laporan ini dapat melampirkan beberapa bukti pendukung.

Menjawab pernyataan pihak kajari, Demonstran mengatakan akan memberikan bukti-bukti tersebut kepada pihak Kajari minggu depan.

Setelah mendengar jawaban pihak Kajari, demonstran akhirnya membubarkan diri dengan di kawal aparat kepolisian (*)

Share :

Baca Juga

Hukum

Termohon Dinas Sosial DKI Jakarta Mangkir di Sidang Eksekusi PTUN Jakarta

Bisnis

*Sidang Lanjutan Kasus BBM, Saksi Ahli : Pertalite bukan Jenis BBM Bersubsidi dan Pembelian Pertalite 300 Diperbolehkan* Salatiga, Sidang yang dimulai sekitar pukul 13,00 dengan Terdakwa Pj dan W memasuki persidangan yang ke 9, dipimpin Hakim Ketua Abdullatip, S.H., M.H. Hakim Anggota Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H. dan Hakim Anggota Angggi Maha Cakri, S.H., M.H., bertempat di Pengadilan Negeri Salatiga Jl.Veteran No 4 Kota Salatiga Jawa Tengah, Senin 6 November 2023. Agenda sidang yang rencananya permintaan keterangan ahli kementrian migas yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan sudah dua kali tidak hadir, akhirnya sidang tetap berjalan meskipun tanpa kehadiran saksi ahli secara bertatap muka langsung, majelis hakim tetap menyidangkannya dengan menghadirkan saksi ahli melalui sidang secara elektronik atau online, tim kuasa hukum Terdakwa Pj dari LBH ADIL Indonesia, Pengacara Yunus, S.H., M.H., C.Med., C.L.A, Ady Putra Cesario S.H.M.H., dan Agustinus Wahyu Pambengkas, S.H, M.H. Di akhir sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga mengagendakan kembali sidang lanjutan pada hari kamis tanggal 9 November 2023. Sementara itu tim kuasa hukum PJ saat di mintai tanggapan beberapa awak media terkait jalannya proses persidangan mengatakan. ” Ya mas seperti yang teman teman lihat sendiri saksi ahli dari JPU tidak hadir secara bertatap muka langsung di persidangan tapi melalui sidang zoom online, temen temen juga sudah melihat dan mendengar sendiri jalannya proses persidangan. ” bahwa saksi ahli mengatakan didepan persidangan untuk pembelian pertalite sebesar 300 ribu itu tidak ada masalah karena untuk pembelian pertalite tidak ada batasan terkait dengan besarnya pembelian, artinya pembelian sebesar 300 ribu itu tidak melanggar hukum. ” bahwa saksi ahli juga mengatakan kalau pertalite itu bukan jenis BBM bersubsidi tapi penugasan, yang termasuk jenis BBM bersubsidi itu jenis solar,” terang tim pengacara PJ. “Bahwa ahli juga menyampaikan bahwa pembelian pertalite di SPBU yang pengisiannya langsung ke tangki mobil itu tidak masalah, yang tidak boleh itu ketika pembelian pengisiannya langsung ke jirigen, jadi saya rasa untuk permasalahan klien kami saudara PJ sebenarnya sudah terang benderang klien kami tidak terbukti melakukan perbuatan pidana, artinya perbuatan pidana apa dan atau kesalahan yang mana yang dilakukan klien kami pada saat OTT tersebut, ” tutur tim kuasa hukum PJ. Ditempat terpisah masih di lingkungan PN Salatiga, beberapa Ketua dari berbagai lembaga kontrol sosial Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Jateng, Ketua GNP Tipikor Jateng dan Ketua KANNI Semarang memberikan statmen singkat sehubungan kasus ini,” kami dan beberapa lembaga dan media online yang tersebar diseluruh Indonesia baik itu dari Jateng,Jatim,Jabar, DKI Jakarta, Banten, Sumatera, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan juga daerah terus mengawal jalannya proses persidangan perkara yang melibatkan teman kita pimpinan redaksi patroli’86 saudara Pj sampai dengan adanya putusan seadil adilnya. “Kemudian, kami juga memantau langsung jalannya proses persidangan, dan sebagai lembaga pengawasan dan kontrol sosial kami berharap hukum ditegakkan seadil adilnya jangan pandang bulu, siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum berikan saksi hukum dan siapapun yang tidak terbukti melanggar hukum bebaskan mereka dari tuntutan hukum. Kemudian ketika ditanya terkait fakta persidangan Ketua LP2KP Sumakmun mengatakan itu ranahnya tim, ranahnya kuasa hukum PJ untuk menyampaikan berkaitan dengan subtansi perkaranya dan itu sudah dijelaskan. “Kalau kami sebagai lembaga pengawasan dan atau sosial kontrol hanya ingin proses persidangan berjalan objektif saja, “kata makmun. “Kami hanya meminta dan berharap kepada Tim Kuasanya PJ dan juga Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut agar hal hal berkaitan dengan bukti bukti semua di perlihatkan dipersidangan agar masyarakat mengetahui fakta yang sebenarnya atas peristiwa OTT BBM Bersubsidi yang menghebohkan masyarakat tersebut jangan ada yang ditutup tutupi. “Sebagai lembaga pengawasan dan atau sosial kontrol kami berharap proses hukum harus berjalan dengan objektif, rakyat, APH, pejabat sama saja kedudukannya di hadapan hukum, yang salah katakan salah yang benar katakan benar, yang tidak melanggar hukum ya harusnya bebas dari tuntutan hukum, sebaliknya ketika ada oknum yang bermain main dengan hukum semisal meminta uang dan merekayasa hukum ya harus di proses hukum dan ditindak tegas,” pinta makmun. “Kemudian untuk bukti CCTV atas OTT BBM bersubsidi yang heboh di masyarakat dan sudah disebarluaskan oleh beberapa media yang mengatakan barang bukti (BB) itu milik PJ, di ambil ditempat PJ dan seterusnya itu harus dibuka seluas kuasnya di putar di persidangan biar masyarakat tau hal yang sebenarnya terjadi, semisal ada saksi yang menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah tetapi berbeda dengan fakta kejadian seperti dalam CCTV mohon untuk di proses hukum dan ditetapkan sebagai saksi yang memberikan keterangan palsu di depan persidangan, dan saya yakin Majelias Hakim yang menyidangkan perkara tersebut akan bertindak tegas sesuai ketentuan hukum. “Kalau perlu bukti CCTV itu setelah proses persidangan di publishkan di media sosial tik tok ataupun media media lain youtube misalkan supaya masyarakat tau fakta yang sebenarnya,” pungkasnya. (Tim Media)

Hukum

Aktivis Anti Korupsi Mendesak KPK Segera Periksa Dominggus Mandacan Atas Kasus Gratifikasi

Hukum

PT. Marboras Indah Cemerlang Diduga Kerjakan Saluran Tanpa Methode Kerja.

Hukum

Korban Kasus Dugaan Penipuan Minta Polisi Tangkap Pelaku

Hukum

Sidang ke IV Non Litigasi Pemohon PKN di Komisi Informasi Pusat, Terungkap Ketidaksiapan Termohon Kementerian Pertanian RI Memberikan Dokumen Informasi Publik.

Hukum

Kajati Sulbar Kembali Amankan Buron DPO Kasus Bank Sulsel Cabang Mamuju Utara

Hukum

Antar Sabu-sabu ke Suaminya di Rutan Takengon, Wanita ini diciduk Petugas Rutan