Home / Investigasi

Senin, 1 November 2021 - 19:43 WIB

IP2 Baja Nusantara Minta APH Usut Dugaan Penyimpangan Dana PEN Tapanuli Utara TA 2020

Salah satu Proyek Gapura menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) TA 2020 di Taput

Salah satu Proyek Gapura menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) TA 2020 di Taput

Penulis: Dedy Hutasoit

Taput, PERISTIWAINDONESIA.com |

Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) meminjam uang dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp326 Milliar adalah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), namun penggunaan uang pinjaman tersebut bertolakbelakang dengan tujuan program tersebut di Kabupaten Taput.

“Apabila kita pertanyakan, apa korelasinya pemulihan ekonomi dengan kegiatan pembangunan Jamban dan Gapura serta lampu hias?” sesal Ir I Djonggi Napitupulu, Senin (01/11/2021).

Menurut Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara ini, pihak Aparat Penegak Hukum (APH), KPK, Kejaksaan dan Polri tentu harus tanggap atas permasalahan ini.

“Menyelamatkan keuangan negara tentu program utama pihak APH, namun kenapa belum ada pergerakan untuk penyelamatan keuangan Negara di Taput? Apakah sudah ada kesepakatan bagi hasil dengan pihak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga kasus ini diduga sengaja didiamkan?” tanya Djonggi.

Djonggi Napitupulu mempertanyakan pergerakan KPK, Polri dan Kejaksaan.

“Bagaimana cara mereka menyelamatkan keuangan Negara? Apakah harus mengorbankan daerah dan menyisakan penderitaan masyarakat? Sangat jelas adanya dugaan mencari keuntungan dalam penganggaran PEN TA 2020, sebab jejak digital 1.384 paket proyek terindikasi bagi-bagi paket,” ujar Djonggi.

Menurut Djonggi Napitupulu, anggaran pemulihan ekonomi di kabupaten Taput berupa kegiatan paket Jamban, Lampu Jalan dan Gapura, lebih tepat disebut sebagai program pemulihan ekonomi rekanan (kontraktor).

“Walaupun suplayer barang masih banyak yang berkeliaran menagih pembayaran bahan yang belum dicairkan rekanan,” kata Djonggi Napitupulu tertawa terbahak-bahak.

Sementara itu, Humas KPK Ali Fikri masih belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi kru PERISTIWAINDONESIA.com.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi SIK saat dikonfirmasi juga belum memberikan jawaban, demikian pula Humas Kejatisu Sumanggar Siagian belum memberikan Jawaban atas dugaan penyimpangan penggunaan dana PEN di Kabupaten Taput (*)

Share :

Baca Juga

Daerah

Aktifitas Patroli Gabungan Tiga Pilar Polres Kota Sibolga Sasar Area Rawan Kamtibmas.

Infrastruktur

Laporan Kepada Bupati: Proyek Pengaspalan Jalan di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Diduga Dikerjakan Asal Jadi

Investigasi

Diduga Tak Miliki Izin, Galian Pasir di Sepanjang Aliran Sungai Bah Bolon Rusak Lingkungan

Hukum

Gabungan Elemen Masyarakat Tolak Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Diterima Ketua DPRD Bekasi

Daerah

Polres Tapteng Dan Polairud Check Kapal Wisata Laut Di Pantai Pandan.

Infrastruktur

LSM GMBI Lamsel Temukan Proyek Diduga Tak Sesuai RAB

Daerah

Ketua TP PKK Kabupaten Langkat Hj. Uke Retno Faisal Hasrimy Bergerak Berantas Narkoba

Daerah

Kantor Desa Simarlelan Tapanuli Selatan Kumuh tak Terurus, Pelayanan Nihil.