Penulis: Marjuddin Nazwar
Jakarta, PERISTIWAINDONESIA.com |
Mantan politikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun mengaku kecewa karena DPP Partai Demokrat membuat aturan yang mengamputasi hak-hak para pengurus DPD dan DPC di seluruh Indonesia.
“Itu (pemotongan) untuk sebagian disetor ke DPP dan hak-hak penentuan kepala daerah tanpa ada pertanggungjawabannya,” kata Jhoni Allen Marbun (JAM) dikutip dari keterangan videonya, Senin (1/3/2021).
Tak hanya itu, DPP Partai Demokrat juga mengambil iuran para anggota fraksi partai Demokrat yang menduduki jabatan di DPRD provinsi atau kabupaten/kota.
Kudeta Pertama di Demokrat
Jhoni bercerita bahwa SBY yang berstatus sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat membentuk presidium setelah Anas tersandung masalah hukum dan belum berstatus sebagai tersangka. Saat itu, Anas menjadi Ketua Umum Demokrat hasil Kongres II.
“SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan juga Presiden RI mengambil kekuasaan Anas Urbaningrum dengan cara membentuk Presidium di mana ketuanya SBY dan Wakil Ketua Anas Urbaningrum. Anas yang tidak memiliki fungsi lagi menjalankan roda partai Demokrat sebagai Ketum. Inilah kudeta yang pernah terjadi di Demokrat,” kata Jhoni dalam keterangan videonya.
Setelah itu, Jhoni menjelaskan KLB pertama digelar di Bali pada 2013. SBY saat itu langsung terpilih sebagai Ketum Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum yang sudah berstatus sebagai tersangka karena terjerat kasus hukum.
SBY, kata dia, sempat mengatakan hanya melanjutkan kepemimpinan Anas hingga 2015.
Jhoni juga menjelaskan dirinya sempat diperintah SBY untuk membujuk Marzuki Alie agar tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum pada KLB tersebut.
Padahal, Marzuki Alie mendapatkan suara terbesar kedua setelah Anas Urbaningrum pada Kongres II tahun 2010.
SBY Disebut Ingkar Janji
Terkait janji SBY, Jhoni Allen Marbun sependapat dengan Marzuki Alie, bahwa SBY ingkar atas janjinya.
“Pada Kongres IV 2015 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya kongres agar dia menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Demokrat. Inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri, dan para kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air,” kata JAM.
Tak berhenti sampai di situ, Jhoni menyatakan SBY juga telah merekayasa Kongres V Partai Demokrat yang digelar 15 Maret 2020 lalu di Senayan, Jakarta.
SBY, kata dia, tak membahas mengenai tata tertib acara Kongres V mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum.
Kongres V Partai Demokrat kala itu menghasilkan keputusan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono ditetapkan sebagai Ketua Umum Demokrat.
“Selain itu, tidak ada laporan pertanggungjawaban dari Ketua Umum SBY. Setelah pidato Ketua Umum SBY, peserta kongres yang tidak punya hak suara diusir keluar dari arena kongres,” pugkasnya.
Senior Partai Demokrat Jawa Barat Yan Rizal Usman menilai SBY telah berbohong dalam gelaran KLB 2013 lalu.
SBY, kata dia, berjanji menjadi Ketua Umum hanya untuk menyelamatkan Partai dan mengantarkannya sampai Kongres 2015 saja.
“Bahkan menghentikan langkah Marzuki Alie dan ingin lagi terpilih aklamasi pada Kongres 2015,” kata Yan.
Selain itu, Yan juga mengeluhkan SBY tak memberikan laporan pertanggungjawaban sebagai Ketua Umum terdahulu pada Kongres V Demokrat 2020 lalu. Bahkan, kongres tersebut tak membahas sama sekali program kerja, tata tertib hingga perbaikan AD/ART.
“Tidak ada demisioner. Ini sangat berbahaya. Panitia Kongres AHY, pada Maret 2020 mengusir pemilik hak bicara keluar ruang sidang kongres, sehingga tidak ada penyampaian pokok bahasan dan tanpa persidangan Komisi-komisi,” beber dia (*)
