Penulis: Dedy Hutasoit
Taput, PERISTIWAINDONESIA.com |
Sejumlah daerah mengalami refocusing anggaran akibat wabah pandemi Covid-19, namun berbanding terbalik di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapu justru membeli beberapa mobil baru, salah satunya mobil dinas untuk Ketua PKK.
“Ini pantas diselidiki anggaran dana Covid- 19 dan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) TA 2020, dimana ekonomi masyarakat pada situasi pandemi Covid- 19 anjlok, tapi Ketua PKK Taput malah enak-enakan pakai mobil dinas baru. Ada apa dengan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara ini,” gerutu Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara Ir I Djonggi Napitupulu, Kamis (9/12/2021).
Menurutnya, sebanyak 828 paket proyek sumber dana dari pinjaman PEN tidak memiliki jejak digital pada LPSE, ditambah lagi seenaknya Pemkab Taput membeli mobil dinas baru dimasa pandemi Covid- 19.
“Untuk itu kita harapkan juga kepada pihak ASN Polri yang baru, yakni mantan penyidik eks KPK yang ditugaskan untuk menangani dugaan korupsi dana Covid- 19 dan dana PEN, dapat segera mengusut dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara atas pengguanaan dana tersebut,” harap Djonggi Napitupulu.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Tapanuli Utara Josua Situmeang saat dikonfirmasi Tahun Anggaran pengadaan mobil dinas Ketua PKK dengan merk Toyota Voxy Nopol BK 1640 NR menggunakan plat hitam, sampai berita ini dipublis belum bersedia memberikan jawaban.
Mantan Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Tapanuli Utara yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Kijo Sinaga saat dikonfirmasi melalui Whatsapp, juga tidak mau menjawab.
Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara Ny Satika Simamora saat dikonfirmasi melalui Whatsapp mengaku tak paham soal anggaran pembelian mobil tersebut.
“Sepertinya mereka lebih paham ya amang, karena yang pegang anggarannya dinasnya,” jawabnya (*)