Home / Headline

Rabu, 22 Desember 2021 - 23:27 WIB

Pemkab Taput Dituding Rampas Lahan Masyarakat. Anthon Sihombing: “Tidak Ada Pemberitahuan, Besok Akan Saya Tembok Lahan Saya”

Inilah tanah Mantan Anggota DPR RI Anton Sihombing diduga dirampas Pemkab Taput

Inilah tanah Mantan Anggota DPR RI Anton Sihombing diduga dirampas Pemkab Taput

Penulis: Dedy Hutasoit

Taput, PERISTIWAINDONESIA.com |

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) diduga melakukan perampasan terhadap lahan masyarakat untuk kepentingan pembangunan jalan lingkar Siborong-borong, dimana lahan di sepanjang jalan lingkar tersebut diresmikan Bupati Taput dengan nama jalan Ir Soekarno Hatta tanpa ada ganti rugi kepada masyarakat pemilik.

“Oleh karena itu saya datang dari Jakarta untuk melakukan penembokan terhadap lahan saya yang telah memiliki Sertifikat hak milik, dimana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Sekretaris Daerah Indra Simaremare di dampingi oleh Kepala Dinas PUPR dan Perkim melakukan pembohongan kepada kita di Jakarta, memberikan janji palsu,” ujar Anthon Sihombing melalui kuasa hukumnya Sangap Sidauruk SH kepada sejumlah reporter media, Rabu (22/12/2021) di Desa Lobu Siregar.

“Dengan resmi besok akan kita tembok dari ujung ke ujung, lantaran pihak Pengadilan Negeri Tarutung tidak mengeluarkan surat Eksekusi di lapangan terkait adanya penitipan uang ganti rugi yang telah di titipkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ke PN Tarutung sebesar Rp1,6 Milliar,” ujarnya.

Menurutnya, pihak Pemkab Taput tidak menjalankan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dimaksudkan tersebut diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

“Namun kita menilai bahwa pembangunan jalan lingkar Siborong-borong tidak melalui perencanaan yang matang, sehingga masyarakat sangat dirugikan atas dugaan perampasan lahan yang terjadi dengan metode bujuk rayu melalui Kepala Desa,” ucap Sangap Sidauruk SH.

Sekretaris Daerah Kabupaten Taput Indra Simaremare mengakui bahwa biaya ganti rugi telah di titipkan ke Pengadilan Negeri Tarutung senilai Rp1,6 Miliar.

“Sudah kita titipkan ke Pengadilan Negeri Tarutung senilai Rp1,6 Miliar sebagai biaya ganti rugi lahan milik Anthon Sihombing,” ujarnya.

Saat di tanya kembali soal ganti rugi lahan masyarakat yang lain, menurut Indra Simaremare, sudah diserahkan masyarakat secara gratis, dan atas uang ganti rugi yang sudah dititipkan, pihaknya siap menghadapi reaksi masyarakat pemilik lahan yang lain.

Berbeda dengan penyampaian warga Frengki P. Menurutnya, pembangunan jalan lingkar Siborong-borong tidak melalui kajian yang dalam, diduga tidak melalui perencanaan yang matang, sehingga menimbulkan konflik ditengah-tengah masyarakat pemilik lahan.

“Wajar dipertanyakan masyarakat, dimana kita menilai Pemkab Taput tidak memperjuangkan nasib masyarakatnya melalui ganti rugi lahan. Mengenai biaya ganti rugi telah diatur pada UU No 2 Tahun 2012 dan PP No 19 Tahun 2021 tentang pengadaan lahan. Ini wajar dan harus diungkap, sebab namanya ada pembangunan untuk kepentingan umum pasti ada ganti rugi,” tegas Frengki P (*)

Share :

Baca Juga

Headline

Diduga Kendaraan Modifikasi Pengangkut BBM Bersubsidi Milik Aparat, LSM Minta APH Tertibkan Aktifitas Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Jalan pasar Parung Waru Kabupaten Bogor

Headline

Tak Serap Partisipasi Publik, SBSI 1992 Nilai Program JKP Kurang Akomodir Kepentingan Buruh

Headline

Kecam Tindak Kekerasan Kepada Santri. Forum Pondok Pesantren Cianjur Minta Kemenag Evaluasi Izin Pondok Pesantren

Headline

Politisi PDIP: “Menyelamatkan Rakyat Lebih Penting Dibanding Menyelamatkan Satu Dua Pemegang Saham”

Headline

Terkait 828 Proyek Tak Miliki Jejak Digital ULP dan LPSE di Taput. Lamour Situmorang: “Dibawah Rp200 juta Langsung OPD”

Headline

Korban Keterangan Palsu Sentot Subarjo Laporkan Bos PT BRU Group ke Polda Kalbar

Headline

Inilah 49 PP dan 4 Perpres Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja

Headline

Hanya di 17 Negara Ini Pekerja Migran Indonesia Diperbolehkan Bekerja