Gugatan SOKSI Berlandaskan Pasal 59 ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Selain Itu Juga Gugatan Tersebut Juga Dilandasi Oleh Pasal 1365 KUHperdata..!!
Jakarta, peristiwindonesia.com – konflik internal dalam tubuh sentral organisasi karyawan swadiri Indonesia ( SOKSI) kiyan memanas. Tim Hukum Nasional (THN) soksi resmi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang mengklaim perkumpulan DEPINAS SOKSI di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Jumat 3 Mei 2025.
Gugatan tersebut didaftarkan secara elektronik melalui sistem e-court mahkamah agung dan saat ini masih menunggu penetapan nomor perkara. Gugatan dilayangkan setelah pihak organisasi DEPINAS SOKSI diduga secara tidak sah menggunakan nama organisasi soksi tanpa dasar hukum yang sah dalam aktivitas-aktivitas organisasinya.
Ketua tim hukum nasional soksi Eka wandoro Dahlan, S.H., M.H., menjelaskan bahwa sebelum menempuh jalur hukum, pihaknya telah dua kali melayangkan somasi resmi Kepada DEPINAS SOKSI. Namun, tidak ada satupun somasi yang direspon oleh pihak DEPINAS SOKSI.
“Kami sudah memberikan kesempatan melalui dua kali somasi secara patut, tetapi tidak pernah direspon. Karena itu langkah hukum ini menjadi keniscayaan demi menegakkan kebenaran dan hukum,”tegas Eka Wandoro Dahlan
Tim hukum nasional soksi yang dipimpin Eka wandoro Dahlan ini didampingi oleh sekretaris, Gatot S Amkas, S.H., dan 14 orang advokat sebagai penerima kuasa ini menunjukkan keseriusan SOKSI yang diketuai oleh Ketum Ir. Ali Wongso Sinaga dalam menghadapi tindakan yang dianggap melanggar hukum dan merugikan secara organisasi.
Gugatan ini didasarkan pada ketentuan pasal 59 ayat (1) huruf C undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, yang berbunyi: “ormas dilarang menggunakan nama lambang, bendera, atau atribut yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang bendera, atau atribut ormas lain atau partai politik.”
Selain itu gugatan juga mendasarkan pada pasal 1365 KUHperdata, yang menyatakan: “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”
Tim hukum Nasional SOKSI berharap majelis hakim dapat memberikan keadilan dan memastikan kepastian hukum atas keabsahan organisasi yang sah. Langkah hukum ini diambil untuk menjaga integritas dan Marwah SOKSI dari pihak-pihak yang mencoba mencatut identitas organisasi secara melawan hukum.
Dengan bergulirnya gugatan ini di, “perang nama” SOKSI pun resmi memasuki babak baru di pengadilan. Berkah hari ini diperkirakan akan menjadi sorotan publik karena menyangkut legalitas dan masa depan arah kepemimpinan organisasi yang memiliki peran penting dalam sejarah politik nasional.
(Bid Kominfo SOKSI)
Source of Media Nasional
