WAMENA – Mantan Staf Khusus Presiden yang kini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan, Lenis Kogoya, menegaskan pentingnya pelibatan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dalam pembangunan pendidikan di Tanah Papua. Hal ini disampaikan dalam pidatonya di hadapan para Ketua LMA se-enam provinsi di Wamena, Papua Pegunungan, Selasa (10/3/2026).
Dalam forum yang membahas secara khusus tentang masa depan pendidikan di wilayah adat, Lenis menyoroti dasar hukum pelibatan lembaga adat.
“Kenapa LMA dilibatkan? Karena secara Undang-Undang Otonomi Khusus (OTSUS) di Tanah Papua, semua tanah wilayah adat harus menanyakan terlebih dahulu kepada kepala suku pemilik hak ulayat. Pemerintah harus koordinasi dulu ke LMA, jangan mengambil anggaran lebih dulu, nanti akan terjadi masalah terus,” tegasnya.
Lenis menjelaskan, filosofi adat yang hidup jauh sebelum Indonesia merdeka harus menjadi fondasi dalam pembangunan modern. Menurutnya, pikiran-pikiran adat yang selama ini hanya turun-temurun secara lisan perlu dituangkan dalam kebijakan, termasuk di sektor pendidikan.
Dalam pidatonya, Lenis mengajak para pemimpin adat untuk fokus pada program “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” yang menjadi salah satu pilar kedaulatan negara. Ia memaparkan rencana Pemerintah Pusat untuk menghadirkan program pendidikan integrasi satu kawasan di wilayah Pegunungan Tengah.
“Pemerintah pusat di bawah Presiden Republik Indonesia memiliki analisa. Ada masalah di masyarakat kita yang di gunung, seperti di Yahukimo, Nduga, Lanny Jaya, Yalimo, Tolikara, dan Mamberamo Tengah. Di sana kebanyakan tidak ada listrik dan kondisi ekonomi keluarga lemah,” ungkapnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan skema Sekolah Pola Asrama dengan fasilitas lengkap, termasuk lapangan bola, basket, hingga kolam renang dalam satu kawasan terintegrasi. Nilai anggaran yang disiapkan mencapai kisaran Rp250 miliar untuk memastikan fasilitas pendukung tersedia secara menyeluruh.
Lenis meminta para ketua LMA untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah membahas kesiapan lahan. “Tanah sudah siap. Bahas lokasi di mana, panggil kepala dinas. Kalau ada sertifikat atau mau dilepas, lepaskan cepat agar segera jalan. Tugas LMA itu sekarang,” pintanya.
Mengakhiri pidatonya, Lenis berbagi pengalaman tentang risiko kepemimpinan. Ia mengaku kerap menghadapi demonstrasi, mulai dari saat mendeklarasikan pembentukan empat provinsi baru di Tanah Papua hingga sosialisasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya bilang, jangan demo saya jauh-jauh. Saya datang di depan, saya turun sosialisasi, tapi akhirnya diterima. Jadi pemimpin harus siap hadapi persoalan. Siapa suruh jadi kepala suku, siapa suruh jadi pemimpin,” ujarnya.
Ia menekankan komitmennya untuk memutus rantai kekerasan di sektor pendidikan. “Saya melihat dengan mata sendiri, sekolah dibakar, guru dibunuh. Janganlah. Rencana saya ke depan, anak-anak akan kami ambil, sekolahkan di kota, beri makan bergizi, baru setelah pintar kami pulangkan kembali,” tutup Lenis disambut antusiasme para ketua adat yang hadir.
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala BPMP Papua Yunus Simangunsong, perwakilan Kemendikdasmen Jakarta Catur, Asisten III Gubernur Papua Pegunungan, serta Kepala Dinas Pendidikan Papua Pegunungan.
(**)
