peristiwaindonesia.com,SUKAMAKMUR, BOGOR — Pengerjaan proyek betonisasi jalan di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Proyek yang menggunakan anggaran pemerintah ini juga menuai protes dari warga karena dikerjakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat setempat.
Setiap proyek yang menggunakan dana pemerintah harus dikelola secara transparan dan akuntabel, mengingat sumber dananya berasal dari uang rakyat. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, pengerjaan jalan ini justru dikerjakan oleh pekerja dari luar Kabupaten Bogor, bertentangan dengan klaim Kepala Desa Sukamulya yang menyatakan bahwa proyek ini dikerjakan secara swakelola.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya (Putra Daerah/PD) mengungkapkan, “Pengerjaan jalan ini dilakukan oleh orang luar Kabupaten Bogor.”Ucapnya.
Beberapa temuan di lapangan menunjukkan bahwa pengerjaan betonisasi jalan tidak memenuhi standar teknis, di antaranya,Tidak menggunakan alas plastik sebagai lapisan dasar sebelum pengecoran, yang seharusnya menjadi syarat utama untuk menjaga kualitas jalan. Dalam proses pengerjaan, padahal proyek ini seharusnya bisa menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.
Aktivis di Kabupaten Bogor sebelumnya telah menyoroti kinerja Pemerintah Desa (Pemdes) Sukamulya terkait dugaan pelanggaran dalam sejumlah proyek. Kini, proyek betonisasi ini kembali menjadi sorotan karena dianggap asal jadi dan berpotensi menjadi “proyek siluman” proyek yang tidak transparan dan bermasalah secara hukum.
Masyarakat dan pengawas kebijakan publik mendesak adanya evaluasi menyeluruh dari pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan inspektorat, untuk memastikan proyek ini sesuai dengan perencanaan dan tidak melanggar aturan.
Apapun bentuknya, proyek yang menggunakan anggaran pemerintah harus transparan, akuntabel, dan mengutamakan kualitas, bukan sekadar kuantitas,”tegas salah seorang pemerhati proyek.
Pemerintah Desa Sukamulya diharapkan segera memberikan klarifikasi resmi dan tindakan perbaikan agar kepercayaan publik tidak semakin terkikis.
Laporan: Tim Jurnalis Investigasi
