Penulis: Sukma Panjaitan
Jakarta, PERISTIWAINDONESIA.com |
KPK mengungkap awal mula terbongkarnya kasus suap ekspor benih lobster yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. KPK lalu menyelidiki belanja mewah yang dilakukan Edhy di Hawaii, Amerika Serikat.
KPK memang mengintai kasus ini pada Agustus lalu. Menjelang Akhir November KPK menerima informasi dugaan terjadinya penerimaan uang oleh Penyelenggara Negara. Hal itu terjadi pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan 23 November 2020.
“Informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan Penyelenggara Negara untuk pembelian sejumlah barang mewah di luar wilayah Indonesia,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam jumpa pers dari Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020).
Kasus ini bermula pada 14 Mei 2020, Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Pihak yang hendak menjadi eksportir benih lobster harus memenuhi penilaian Tim Uji Tuntas sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan itu.
Tim Uji Tuntas dipimpin oleh Staf Khusus Edhy bernama Andreau Pribadi Misanta (APS) selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas. Selain itu, Staf Khusus Menteri Edhy bernama Safri (SAF) selaku Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas.
Awal Oktober 2020, Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) bernama Suharjito (SJT) datang ke kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bertemu SAF.
Pihak PT DPP hendak menjadi eksportir benur. Untuk mengekspor benur, maka syaratnya harus melalui PT Aero Citra Kargo (PT ACK). PT ACK ini bertindak sebagai ‘forwarder’ benur dari dalam negeri ke luar negeri.
“Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp 1800/ekor,” kata Nawawi Pomolango.
Supaya diterima sebagai eksportir benur, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp731.573.564,00.
Pada bagian ini inilah KPK menemukan modus rekening penampung. Uang yang dikirim ke rekening tersebut yang kemudian dibelanjakan di Hawaii.
PT ACK dipegang oleh Amri dan Ahmad Bahtiar. Amri dan Ahmad Bahtiar diduga merupakan calon yang diajukan pihak Edhy Prabowo serta Yudi Surya Atmaja.
Duit-duit dari perusahaan-perusahaan yang berminat menjadi eksportir benur kemudian masuk ke rekening PT ACK.
“Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening Amri dan Ahmad Bahtiar, masing-masing dengan total Rp9,8 miliar,” kata Nawawi.
Pada 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari PT ACK melalui rekening Ahmad Bahtiar ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Faqih (staf istri Edhy) sebesar Rp 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Edhy Prabowo, istrinya bernama Iis Rosyati Dewi, stafsus Edhy bernama Safri, dan stafsus Edhy bernama Andreau Pribadi Misanta. Duit Rp 3,4 miliar itu dipakai belanja-belanja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat (AS).
“Penggunaan belanja oleh EP dan IRW di Honolulu AS ditanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 sekitar Rp 750 juta berupa Jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy,” kata Nawawi.
Disamping itu, pada sekitar bulan Mei 2020, EP juga diduga menerima sejumlah uang sebesar US$ 100 ribu dari SJT melalui SAF dan AM.
Selain itu SAF dan APM pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total Rp436 juta dari AM.
Sepulang dari Amerika Serikat, Edhy beserta romobongan terjaring operasi tangkap tangan KPK saat tiba di Bandara Internasional Soekartno Hatta pada Selasa (24/11/2020) menjelang tengah malam. Mereka dibawa ke Gedung KPK.
Setelah menjalani pemeriksaan, Edhy bersama 6 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka suap ekspor benur. Sementara Istri Edhy, Iis Rosita dibebaskan oleh KPK lantaran hanya diperiksa sebagai saksi.
7 Tersangka Ditetapkan
Tujuh orang tersangka itu terdiri dari pihak pemberi dan penerima suap. Berikut datanya:
Sebagai penerima:
1. Edhy Prabowo (EP) sebagai Menteri KKP;
2. Safri (SAF) sebagai Stafsus Menteri KKP;
3. Andreau Pribadi Misanta (APM) sebagai Stafsus Menteri KKP;
4. Siswadi (SWD) sebagai Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK);
5. Ainul Faqih (AF) sebagai Staf istri Menteri KKP; dan
6. Amiril Mukminin (AM)
Sebagai pemberi:
7. Suharjito (SJT) sebagai Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP).
5 orang tersangka termasuk Edhy ditahan di rutan KPK. Penahanan terhitung selama 20 hari ke depan. Sementara 2 orang lainnya belum tertangkap dan diminta untuk menyerahkan diri.
“Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020. Masing-masing bertempat di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Itu untuk tersangka EP, SAF, SWD, AF dan SJT,” katan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/11/2020)
“Untuk dua orang tersangka saat ini belum dilakukan penahanan dan KPK mengimbau kepada kedua tersangka yaitu APM dan AM untuk segera menyerahkan diri ke KPK,” imbuhnya.
KPK Selidiki Dugaan Aliran Dana
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan, KPK belum bisa menyimpulkan dana Rp 9,8 miliar apakah dari persatuan pengusaha lobster Indonesia yang jumlahnya ada 40 perusahaan. Atau dana dalam transaksi ini hanya diberikan oleh beberapa perusahaan saja. Hal itu yang akan ditelusuri KPK dalam pengembangan kasus.
“Soal 40 perusahaan dengan jumlah uang Rp9,8 miliar. Dari tahapan pemeriksaan yang dilakukan hari ini kita belum bisa menyimpulkan apakah Rp9,8 miliar itu memang full dari 40 perusahaan yang ada ini atau hanya dari beberapa perusahaan saja,” kata Nawawi kepada wartawan, Rabu (25/11/2020).
“Tidak tertutup kemungkinan nanti di dalam pengembangan-pengembangan selanjutnya adalah pada tahapan-tahapan selanjutnya bisa saja ada penambahan atau pun tetap seperti itu,” imbuh Nawawi.
Deputi Penindakan KPM Karyoto menyebut dugaan aliran dana ke partai tempat bernaung Edhy Prabowo yakni Partai Gerindra akan ditelusuri.
“Untuk (telusuri) aliran dana, kita perlu waktu untuk kedalaman karena yang kita tampilkan dalam malam ini baru satu kejadian, pintu masuk,” katanya (*)
