Penulis: Suradi-Dede Ahmad
LAMSEL, PERISTIWAINDONESIA.com |
Belasan masyarakat Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, kabupaten Lampung Selatan geruduk kantor Camat Palas, Rabu (20/1/2021).
Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait kinerja pemerintah desa setempat yang diduga tidak transparan dalam mengelola anggaran desa.
Berdasarkan pantauan belasan masyarakat itu terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan beberapa tokoh masyarakat Desa Sukaraja. Mereka datang dan diterima langsung oleh Camat Palas Rika Wati di ruang kerjanya.
Ketua BPD Sukaraja Iswahyudi mengatakan kedatangan mereka tersebut untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa setempat.
Mereka menilai kegiatan selama 2020 di Desa Sukaraja tidak transparan.
“Ada beberapa poin yang kami sampaikan ke Ibu Camat Palas terkait kinerja Pemerintah Desa Sukaraja. Salah satunya pengelolaan anggaran 2020 yang dinilai belum transparan. Padahal, Kades sudah berjanji akan lebih transparan dalam mengelola anggaran,” kata dia.
Iswahyudi mencontohkan BPD Sukaraja hingga saat ini tidak mengetahui secara pasti jumlah dan rincian penerima BLT-DD 2020. Kemudian, pihaknya juga tidak menerima APBDes 2020 secara rinci.
“Kami memang diberikan salinan APBDes 2020. Tapi, itu hanya garis besar yang ada di sistem Siskeudes. Kami tidak tahu secara rinci titik-titik kegiatan dan kemana saja kegiatan pembangunan lainnya. Gimana mau mengawasinya kalau kegiatannya kami tidak tahu,” kata dia.
Selain itu, kata Iswahyudi, pihaknya meminta segera ditembuskan salinan laporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan anggaran sebelumnya.
Bahkan pihaknya berharap laporan pertanggungjawaban realisasi tiga hari sebelum musyawarah desa tentang pertanggungjawaban selama 2020.
“Harapan kami, tahun ke depan jangan kami ditodong-todong meminta tandatangan. Didatangi malam untuk meminta tandatangan saja. Kami ingin membaca dulu secara detail, karena pertanggungjawabannya besar,” kata dia.
Hal senada diungkapkan Encan, tokoh masyarakat Dusun Purwodadi mengatakan masyarakat meminta pemerintah desa Sukaraja segera mereshuffle atau mengganti struktur perangkat desa yang diduga berbau nepotisme.
“Kami meminta dalam waktu tiga bulan ini untuk mengganti perangkat desa, mulai dari RT hingga ke atas. Soalnya, diduga kuat adanya nepotisme. Kemudian, bila dalam pengelolaan keuangan di desa ada unsur pidana penyelewengan anggaran, maka kami siap akan melaporkan ke Kejaksaan,” kata dia.
Tokoh masyarakat lainnya Ridwan mengatakan masyarakat menilai Pemerintah Desa setempat belum tranparan dalam mengelola anggaran. Selain itu, aparatur Desa Sukaraja mayoritas masih lingkup satu keluarga.
“Hal kecil saja soal insentif PAUD. Seharusnya, ditembuskan ke penilik berapa besaran insentif guru PAUD. Atau kegiatan lainnya juga harus diumumkan. Yang lebih parah, aparat desa sukaraja sebagian besar masih satu keluarga sama Kades,” keluh mereka.
Camat Palas Rika Wati mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Sukaraja terkait kinerja pemerintah desa setempat. Termasuk soal transparansi dalam pengelolan anggaran dana desa.
“Kami juga akan mendorong desa supaya segera membuat laporan realisasi kegiatan tahun 2020. Karena Desa Sukaraja memang belum menyusun realisasi anggaran 2020. Saya juga tidak mau tandatangan sebelum kegiatan selesai semua. Yang jelas, kami akan koordinasikan dengan Pemdes Sukaraja dalam waktu sepekan ini,” kata dia (*)
