Home / Hukum

Kamis, 3 Juni 2021 - 13:46 WIB

Uang Material Proyek Jembatan Dua Ketungau Belum Dibayar, Korban Minta Presiden Jokowi Beri Bantuan

Korban Emperiang

Korban Emperiang

Penulis: Raymond Franki Wantalangi

Sintang, PERISTIWAINDONESIA.com |

Salah seorang warga Desa Senangan Kecil kecamatan Ketungau Tengah kabupaten Sintang propinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Emperiang (64 tahun) meminta Presiden Joko Widodo memberikan bantuan atas uang material proyek Jembatan Dua Ketungau yang belum dibayar kepadanya.

Hal ini disampaikan Emperiang melalui suratnya, Kamis (3/6/2021) kepada redaksi PERISTIWAINDONESIA.com.

Berikut ini surat terbuka yang dituliskan korban Emperiang dan tembusannya diterima oleh redaksi:

Kepada Yth.:

– Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo

– Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian

– Kapolri Bapak Jenderal Pol Listiyo Sigit Prabowo

– Jaksa Agung RI Bapak Dr. ST. Burhanuddin, SH., MH

– Ketua KPK Bapak Firli Bahuri

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia beserta dengan petinggi penegak hukum di negeri kita tercinta.

Dengan segala hormat, saya ingin menyampaikan beberapa keluhan saya.

Pada tahun 2017 dimulainya proyek pembangunan “Jembatan Dua Ketungau” di kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, dengan anggaran Rp5 miliyar pada tahun 2018 & Rp6,5 miliyar pada tahun 2019.

Jembatan tersebut melalui tanah bersertifikat No 00491 milik saya yang sudah ditanami pohon karet bibit unggul dan belum pernah saya kerjakan. Dan saya diberikan pekerjaan selaku suplay material berupa batu, pasir & besi beton yang saya angkut menggunakan ponton & truck sesuai kemampuan saya.

Pada tahun 2017 ada tersendat pembayaran dari kontraktor kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibayar menggunakan anggaran tahun 2018 oleh kontraktor an. Julherman pada saat mengerjakan pilar tengah atau pancang pilar tengah yang menyerap anggaran Rp5 miliyar (pada saat itu saya menyuplai batu, pasir serta semen).

Pada awalnya pembayaran berjalan dengan lancar, namun pada penghujung tahun 2019 tidak terbayar sampai sekarang, yang terhitung sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah )

Setelah dari saat itu penghujung tahun 2019, baru dimulai kegiatan pengerjaan proyek tersebut pada bulan Maret 2021, dan pada saat itu saya berkoordinasi dengan Bupati Sintang & kepala PU kab. Sintang untuk masalah sangkutan pembayaran yang belum dibayarkan kepada saya. Namun sampai saat ini belum mendapatkan solusinya, saya dilempar kesana kemari. Bupati mengatakan yang bertanggung jawab pihak kontraktor yaitu sdr. Murjani, namun saat saya menemui sdr. Murjani yang bersangkutan tidak memberikan solusi & melempar lagi masalah tersebut kepada kontraktor.

Sedangkan sepengetauhan saya pada saat tahun 2019 yang mengerjakam proyek tersebut adalah dinas PU Sintang, bukan lagi pada kontraktor.

Dan sampai saat ini saya belum mendapatkan pembayaran atas segala material yang saya suplau dengan besaran nominal kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah ), dimana semua bukti transaksi juga saya pegang.

Saya sudah berusaha semampu saya, saya mencoba berkomunikasi kepada Bapak Bupati yang terhormat beserta pihak yang terkait, namun sampai saat ini saya tidak menemukan solusinya, malah kesannya saya dilempar kesana kemari. Saat bertemu Bupati permasalah tersebut dilemparkan kepada sdr. Murjani selaku Kepala PU kab. Sintang, sedangkan saat bertemu bapak Murjani, beliau melemparkan masalah tersebut kepada kontraktor.

Dengan surat ini saya mohon kepada Bapak agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan saya, karena dari uang tersebut saya juga berhutang & ditagih dari pihak lain.

Dengan rendah hati saya memohon Bapak agar dapat menyusuri kasus permasalahan saya, & agar saya mendapatkan keadilan, karena saya merasa tidak mampu jika bergerak sendiri makanya saya memberanikan diri untuk mengadu kepada Bapak.

Atas perhatian dan bantuan Bapak saya ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya

 

Hormat saya,

Emperiang,

Desa Senangan Kecil kec. Ketungau Tengah kab. Sintang.

(Kecamatan perbatasan RI – Malaysia)

Share :

Baca Juga

Hukum

KNPI Riau Resmi Buka Posko Pengaduan Mafia Tanah,Tanah Kades Tarai Bangun Diduga “Aktor” Utamanya

Hukum

Laporan Buat Kapoldasu: “Judi Mesin Tembak Ikan Bebas Beroperasi di Tanah Karo”

Hukum

Terkait Temuan BPK RI Atas Sewa Lahan PT.KAI Di Bukit Tinggi, Penyidik Reskrimsus Polda Sumbar Telah Periksa Dua Orang Saksi Dan Selanjutnya Akan Panggil Saksi saksi Lainnya

Hukum

M Ridwan SH Dikukuhkan Sebagai Ketua Biro Hukum GMBI Lampung Selatan

Hukum

RUU Pertanahan Yang Baru, Hak Milik Dicabut Jika Tanah Tak Dipakai

Hukum

Gelorakan budaya Tertib Berlalulintas, Kasat Lantas Polres Pelalawan Beri Reward Kepada Pengendara Sepeda Motor

Hukum

Galian C Ilegal Di Desa Bendungan Kecamatan Jonggol Mulai Beroperasi, Pemilik Diduga Kebal Hukum

Daerah

Ops. Patun Toba 2024, Polres Sibolga Beri Himbauan Melalui Pembagian Leaflet Kepada Pengguna Jalan.