Tapteng. Peristiwaindonesia.com.
Masyarakat Desa Nauli dan Desa Pardamean, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli (Tengah) Tapteng Sumut hadir di Kantor Dinas PMD Tapteng. Selasa, (20/02024).
Kehadiran masyarakat adalah mempertanyakan pengangkatan dan pemberhentian dan penggajian Aparat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) juga SK dari Aparat Desa yang bertugas di Desa masing-masing.
Terkait SK dari Aparat Desa dan BPD Desa Nauli sudah ada dan hanya masuk di Tapem dengan nomor: 279/TAPEM/2020. Namun belum masuk di Dinas PMD.
Mengenai Aparat Desa yang duoble job atau merangkap dua jabatan Kadis PMD Henry H. Sitinjak, S.TP, meminta Aparat tersebut memilih salah satu dari Jabatan yg diemban.
Dan terkait penggajian honor Aparat Desa tidak boleh ada potongan apapun kecuali BPJS, ujar Henry.
Desa Nauli salah satu Aparat Desa yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan.
Arifin Simanjuntak Kasi Pemerintahan Desa Nauli, mengaku gajinya dipotong. menerima gaji Rp. 4 juta 500 Ribu per 3 bulan, sementara honor aparat Desa Rp. 2 juta 22 Ribu per bulannya.
Henry, meminta Kades Nauli Megawati Situmeang untuk segera mengembalikan hak yang seharusnya diterima Arafin, tegasnya.
Juga Hendrik mengatakan, bagi Aparat Desa yang menerima gaji double termasuk aparat yang doubel job segera mengembalikan honor yang telah diterima secara full dalam waktu secepatnya,
jika aparat tidak dapat mengembalikan maka saya sendiri yang akan membawa ke jalur rana pidana, tegasnya.
Henry juga meminta Aparat Desa agar tidak ada anti kritik dan harus lapang dada menanggapi masyarakat, dikarenakan Aparat Desa adalah orang yang terbaik. Maka berperilakulah yang terbaik bagi masyarakat.
Masyarakat yang mengatakan “setiap ada rapat dan masyarakat mengkritik dan memberi saran Aparat Desa dan Kades selalu beranggapan ada permusuhan antara sipengkritik dengan Aparat Desa maupun kepala desa, ungkap Henry.
Mengenai musyawarah Henry meminta Kades beserta Aparat Desa membuat undangan yang disebar ataupun ditempel di Warung-warung minimal 2 hari sebelum hari yang ditentukan, jangan mengundang masyarakat secara dor to dor.
Terkait honor dan aparat yang doubel job maslan simanjuntak meminta kadis PMD agar segera merealisasikan permasalahan tersebut. Jika hal tersebut tidak cepat direalisasikan masyarakat akan mengangkat hal tersebut ke rana hukum.
Sahiluddin
