Penulis : Sri Karyati
Raja Ampat, PERISTIWAINDONESIA.com |
Masyarakat Raja Ampat yang menamakan diri Aliansi Raja Ampat Bersatu (ARAB) menduduki sekretariat Partai Golkar Kabupaten Raja Ampat dan mengganti papan nama Partai Golkar sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap sistem demokrasi Pilkada 2020 di Raja Ampat.
ARAB menilai keadilan demokrasi telah terkubur di Raja Ampat, karena Parpol yang memiliki kursi DPRD memberikan dukungan hanya kepada Calon Tunggal.
Apalagi Partai Golkar seyogianya dapat mengusung Pasangan Calon sendiri karena memiliki 4 (Empat) kursi DPRD Raja Ampat. Oleh karena itu, massa ARAB mendatangi Sekretariat Partai Golkar mengarak spanduk dan berbagai pamplet yang bertuliskan tuntutan keadilan menduduki kantor partai berlambang pohon beringin tersebut.
Gerombolan ARAB ini langsung mengganti papan nama Sekretariat Golkar dengan spanduk bertuliskan Sekretariat Aliansi Raja Ampat Bersatu Provinsi Papua Barat.
Pengurus Aliansi Raja Ampat Bersatu, Otniel Mayor Amber, Jumat sore (11/9/2020) mengatakan bahwa aksi menduduki kantor Golkar ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap partai yang tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak asli Raja Ampat menjadi calon kepala daerah pada Pilkada 2020.
Menurut Otniel, tanah dan bangunan kantor tersebut adalah milik partai Golkar, namun sistem yang dibangun tidak berpihak kepada anak-anak Raja Ampat sehingga aliansi mengambil alih gedung hingga partai dan pemerintah mengetahui adanya ketidakadilan di Raja Ampat.
“Aksi ini dilakukan agar menjadi perhatian serius partai politik dan pemerintah di pusat sehingga demokrasi di Raja Ampat berjalan dengan baik,” serunya.
Perwakilan pemuda Aliansi Raja Ampat Bersatu Yohan Sawiyai menyampaikan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat partai politik yang tidak memberikan ruang demokrasi bagi anak-anak Raja Ampat dalam Pilkada 2020.
“Kami menilai bahwa tidak ada pembelajaran politik yang baik oleh pemerintah daerah maupun partai-partai politik, khususnya buat masyarakat di kabupaten Raja Ampat,” tandasnya.
Salah seorang masyarakat kepada Awak Media mengaku sangat kecewa terhadap keputusan Parpol. Pasalnya, hak demokrasi warga telah dikubur hidup-hidup.
“Masa sih Partai Politik tidak melihat situasi di Kabupaten Raja Ampat ini? Petahana disini kayaknya takut berhadapan dengan calon lainnya sehingga memborong semua partai politik. Padahal anggaran biaya Pilkada sangat besar dan terbuang begitu saja karena hanya diikuti satu calon tunggal,” sesalnya (*)
