Penulis: Ridwan Efendi Pohan
Padangsidimpuan, PERISTIWAINDONESIA.com |
Pernyataan anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, yang meminta gaji 4 anggota DPRD Padangsidimpuan Fraksi Gerindra dialihkan untuk membayar insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Padangsidimpuan direspon masyarakat.
Kali ini dukungan datang dari BIMA TABAGSEL (Barisan Independent Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan).
Dukungan ini disampaikan aktivis mahasiswa Padangsidimpuan Randa Pohan di sela-sela Rapat Kerja (Raker) BIMA TABAGSEL, Sabtu (4/9/2021) di Kampung Teleng, Kelurahan Wek III Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.
Randa Pohan sangat mengapresiasi pernyataan tersebut dan BIMA Tabagsel, menurutnya, sangat mendukung penuh statement Gus Irawan untuk mengalihkan gaji anggota DPRD Fraksi Gerindra dipergunakan untuk membayar insentif Nakes di RSUD Padang Sidimpuan.
“Bahkan kalo bisa seluruh anggota DPRD, Walikota beserta seluruh staf dan OPD se-Kota Padangsidimpuan meneladani sikap tersebut apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini,” ujar Randa Pohan selaku Demisioner Ketua BIMA TABAGSEL.
Sejauh ini, Observasi BIMA TABAGSEL di lapangan, kata Randa Pohan, RSUD Kota Padangsidimpuan masih kekurangan fasilitas seperti obat-obatan, tabung Oksigen dan terutama 1,5 tahun insentif nakes masih terkendala.
Akibatnya, lanjut Randa, kebanyakan masyarakat tidak lagi berobat ke RSUD Padangsidimpuan, tapi beralih ke rumah sakit swasta, diduga karena kurangnya dukungan materil dari Pemerintah Daerah.
“Nakes sudah bertaruh nyawa menangani Wabah Covid-19 ini, seyogianya insentif Nakes diutamakan dalam sistem penanganan Covid-19, padahal hanya RSUD Kota Padangsidimpuan satu-satunya tempat rujukan pasien Covid-19 di Padangsidimpuan ini,” terang Randa Pohan.
Oleh karena itu, Randa Pohan berharap seluruh lembaga pemeriksa keuangan perlu mendalami dan memeriksa kegunaan uang yang mengalir untuk penanganan Covid-19 di Kota Padangsidimpuan.
“Ini perlu dipertanyakan, sejauh ini sudah berapa banyak APBN dan APBD habis untuk menangani Covid-19 ini,” tandasnya (*)