Home / Headline

Rabu, 16 Desember 2020 - 10:32 WIB

Inilah Empat Syarat Calon Kapolri Yang Dibutuhkan Indonesia

Penulis: Marjuddin Nazwar

Jakarta, PERISTIWAINDONESIA.com |

Bursa calon Kapolri akhir-akhir ini terus memanas. Pasalnya, pada bulan Januari Kapolri Idam Aziz akan Purna tugas dan Presiden Jokowi harus memilih Kapolri yang benar-benar netral dan diterima semua kalangan.

“Setidaknya minimal 4 (Empat) syarat yang harus dimiliki calon Kapolri saat ini,” kata Pengamat Kepolisian Sudiarto SH MH dalam keterangan tertulisnya kepada peristiwaindonesia.com, Rabu (16/12/2020) di Jakarta.

Syarat pertama adalah netral.

Netral maksudnya, bukan dari kelompok partai politik dan pengusaha, apalagi dari kelompok Geng-geng yang santer dibicarakan.

Artinya, sosok calon Kapolri harus netral dan tidak pernah disorot karena bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu. Bukan dari geng Solo, geng Pajaten atau geng Makassar dan dapat diterima semua suku, ras, agama dan golongan.

“Karena yang kami amati selama ini banyak calon Kapolri yang telah bermanufer politk ke DPR dan pengusaha, bahkan diantara mereka yang ambisi itu terkesan menghalalkan segala cara,” sindirnya.

Syarat kedua, menurut Sudiarto, calon Kapolri harus menyandang pangkat Jenderal Bintang Tiga.

Dengan pangkat Komisaris Jenderal, maka calon Kapolri akan dapat diterima kalangan senior dan junior. Jadi, calon Kapolri jangan lagi melompati hingga Lima generasi seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

“Syarat ini sangat penting agar dapat mengademkan jenjang kepangkatan di tubuh Polri dan memberikan kesempatan kepada generasi penerus lainnya,” ujar Penanggung jawab Relawan Doakan Jokowi Menang (DJM) 1 Kali ini.

Syarat ketiga, berpengalaman menghadapi tantangan di Ibukota. Mengapa sosok calon Kapolri harus berpengalaman di ibukota, karena gelombang massa demonstran acap kali terjadi di ibukota.

Menurut Sudiarto, Presiden harus memilih calon Kapolri yang berpengalaman di ibukota supaya dapat meredam semua gejolak yang terjadi ditengah-tengah masyarakat ibukota.

“Kita lihat sekarang ini masyarakat terpecah-pecah dengan kondisi suhu politik yang sangat memanas, apalagi gelombang demonstrasi kerap menjadi sorotan di ibukota, karena itu calon Kapolri harus paham situasi Jakarta,” kata Sudiarto yang sudah berkeliling Indonesia untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019 ini.

Syarat Keempat, berpengalaman menangani penyebaran wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Dikatakannya, saat ini banyak negara Eropa yang kembali menghadapi gelombang baru Covid-19. Gelombang baru Covid-19 ini dikhawatirkan lebih buruk dibandingkan gelombang pertama Covid-19. Karena itu, sosok Kapolri juga harus memiliki pengalaman penanganan Covid-19 dan memahami cara Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sudiarto menekankan calon Kapolri yang dibutuhkan Indonesia saat ini harus dari geng masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

“Itulah syarat calon Kapolri yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Bukan ikut geng sana dan geng sini, tapi harus netral, Jenderal Bintang Tiga, berpengalaman di Ibukota dan paham penanganan Covid-19 dan PEN,” ujar Advokad kawakan ini dan kerap berkeliling Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasus besar, seperti konflik masyarakat dengan pengusaha dan mafia-mafia peradilan.

“Masyarakat menginginkan sosok Wakapolri yang tidak masuk geng-gengan dan bersih. Sosok Wakapolri juga dapat menciptakan ibukota aman dan terkendali karena sudah berpengalaman pada saat Pilpres 2019 lalu. Sosok calon Kapolri yang ideal dan mumpuni hanya dimiliki Komjen Gatot Eddy Pramono,” tandasnya

Untuk itu, Sudiarto berharap Presiden Jokowi jangan sampai salah memilih calon Kapolri ke depan. Sosoknya juga harus bersih dan tidak ambisius serta dekat ke semua tokoh masyarakat dan agama seperti sosok Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono (*)

Share :

Baca Juga

Headline

Gawat, Dinas Dukcapil Kota Padangsidimpuan Urus e-KTP Minta Bayaran ke Warga

Headline

LAMR Pelalawan Gelar Pemberian Gelar Kehormatan Adat Kepada Kapolres dan Kejari Pelalawan

Headline

LMA Ajak Pemerintah Tinjau Ulang Label Teroris Untuk Papua

Headline

Warga Resah, Marak Pungli dan Penyalahgunaan Wewenang di Pemkab Bogor. DPP LSM BERKORDINASI Minta Bupati Tertibkan ASN

Headline

Muncul Desakan Polres Metro Jakarta Timur Periksa Kasudin Nakertrans dan Energi Jaktim

Headline

Mayjen TNI Herman Asaribab Dilantik Jadi Wakasad

Headline

Filosofi Ala Kapolri: Kalau Bisa Melumpuhkan, Kenapa Harus Mematikan

Headline

Ketua MPO SBSI 1992 Lenis Kogoya: “PT Freeport Indonesia Jangan Melihat Orang Papua Seolah Hidup di Atas Pohon”