Home / Politik

Senin, 31 Agustus 2020 - 13:44 WIB

Inilah Sanksi Tegas DPP Golkar Kepada Kader yang Membelot di Pilkada 2020

Penulis : Sukma Panjaitan

Jakarta, PERISTIWAINDONESIA.com |

Partai Golkar akan bertindak tegas jika ada pimpinan DPRD, fraksi maupun kadernya di daerah yang mendukung calon lain di Pilkada 2020 nanti.

“Tadi saya sudah bilang, bahwa kader yang sudah kami usung di pilkada kemudian ada pimpinan daerah, pimpinan DPRD, atau fraksi yang berbeda dukungan, kami bangku cadangkan dulu,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto usai membuka acara Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020 di Hotel Pullman, Jakarta, Minggu (30/8/2020).

Airlangga menegaskan bahwa Golkar akan mengganti pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi yang tidak bekerja atau mendukung calon lain, yang bukan diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2020.

“Kalau ada pimpinan daerah, pimpinan DPRD atau fraksi yang berbeda dukungan maka kami bangku cadangkan dulu,” kata Airlangga.

Sanksi yang diberikan pun sangat tegas dan terukur.

“Kalau main bola, kan ada bangku cadangkan, lalu diganti pemain baru. Nanti dari bangku cadangan, bisa dikembalikan ke lapangan atau disuruh dia masuk ke ruang ganti. Jadi, ini sikap tegas dari DPP,” katanya.

“Ini tegas dari DPP,” ujarnya.

Menko Perekonomian itu juga mengungkapkan bahwa tolak ukur keberhasilan suatu partai politik adalah kemenangan.

“Arti kemenangan bagi Partai Golkar adalah sangat penting dan strategis. Golkar mentargetkan 60 persen kemenangan di Pilkada 2020,” katanya.

Airlangga meminta para kader Golkar untuk menghindari pertemuan langsung dan berkumpul dengan banyak orang di tengah pandemi Covid-19.

“Jadi tidak ada rapat-rapat massal. Menjangkau pemilih bisa melalui campaign digital atau pemanfaatan media dan IT secara tepat guna,” tegasnya (*)

Share :

Baca Juga

Nasional

Bupati Indramayu Nina Agustina Raih Piagam Penghargaan Kinerja Insentif Fiskal dari Wakil Presiden RI

Daerah

DPRD Kabupaten Langkat RDP dengan Aliansi Guru Honorer PPPK

Hukum

Diduga Pengadilan Negri Ketapang,Tidak Mengakui Akta Kelahiran Dan Hanya Mengakui Surat Keterangan Dari Desa, Apakah Termasuk Mafia Peradilan?

Daerah

BANTENG dan BERINGIN menyatu” JAMIL and MEMORI Pasangan Balon Walikota-Wakil Walikota Kota Sibolga

Politik

Tak Mau Umbar Uang, Bobby-Aulia Siap Umbar Program

Politik

Bakal Calon Wakil Bupati Halmahera Selatan Meninggal Dunia di Jakarta

Daerah

PELITA PRABU DAN TRAGEDI KORUPSI SIDOARJO

Daerah

Pj. Bupati Tapteng Lantik Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemkab Tapteng