Home / Headline

Selasa, 23 Februari 2021 - 13:18 WIB

Puluhan Kades di Kalianda Ancam Mogok Kerja, LSM Minta Penggiat Anti Korupsi Pantau Penggunaan ADD

Tampak Puluhan Kepala Desa mendatangi kantor DPRD Lampung Selatan

Tampak Puluhan Kepala Desa mendatangi kantor DPRD Lampung Selatan

Penulis: Paulus Witomo

Jakarta, PERISTIWAINDONESIA.com |

Puluhan Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Kalianda mendatangi DPRD kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) terkait pemangkasan tunjangan Kades dan Perangkat Desa, Senin (22/2/2021).

Mereka menuntut agar tunjangan Kades dan Perangkat Desa tidak dipangkas cukup besar. Ancaman Apdesi akan melakukan mogok kerja.

Menanggapi hal ini, Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera LSM Pemberantasan Korupsi Perjudian Narkoba dan Sindikat Mafia (Berkordinasi) Marjuddin Nazwar meminta aktivis pemberantasan korupsi di Lamsel turun lapangan membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk memeriksa kinerja perangkat desa.

“Mereka berani mogok kerja berarti harus berani juga diaudit anggarannya. Pemerintah Kabupaten melalui Pengawas Daerah harus benar-benar mengawasi kinerja perangkat desa ini. Tindakan mereka ini telah masuk ke ranah politik untuk menentang pemerintah,” kata Marjuddin Nazwar, Selasa (23/2/2021) di Jakarta.

Baca Juga  LMA Ajak Pemerintah Tinjau Ulang Label Teroris Untuk Papua

Diharapkannya, penggiat anti korupsi di Lamsel sudah saatnya turun ke lapangan untuk memantau penggunaan Alokasi Dana desa (ADD) di Kabupaten Lamsel.

“Saya kuatir, ADD di desa mereka masih belum maksimal dipergunakan. Pasalnya, dengan besarnya ADD yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat, maka seharusnya perjalanan dinas perangkat desa semakin baik. Tapi, aneh saja, perangkat desa mengancam mogok kerja karena pemotongan tunjangan,” ulasnya.

Sebelumnya, Kades Babulang Iskandar menyampaikan tunjangan kades dan perangkat desa dipangkas berdasarkan peraturan Bupati Lamsel.

“Masalah pemangkasan tunjangan Kades dan perangkat desa ini, dapat berdampak pada hajat hidup orang banyak. Maka, kami berharap Komisi A DPRD Lampung Selatan bisa mencarikan solusinya,” ujar Iskandar.

Baca Juga  Sejumlah Tokoh Senior Papua Minta Status Teroris Untuk KKB Ditinjau Ulang

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Lamsel Bambang Irawan menyatakan pihaknya segera mencarikan solusi terkait persoalan tunjangan Kades dan Perangkat Desa bersama pihak eksekutif.

“Kami dari pihak DPRD Lampung Selatan akan membela Kepala Desa. Sebab, kami sama-sama dipilih oleh rakyat sama hal dengan para Kades,” tegasnya.

Di lain pihak, Kepala Desa Hara Banjar Manis Zulkifli, mengatakan tahun 2020 pihaknya masih memiliki hutang. Karena, Alokasi Dana Desa (ADD) berkurang. Apalagi, tahun ini ADD dipangkas cukup besar. Dimana tunjangan Kades dan perangkat desa bersumber dari ADD.

“Tetapi, kami tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika kami sepakat mogok kerja, maka pelayanan masyarakat akan terganggu. Untuk saat ini kami tunggu bagaimana solusi dari Pemkab Lamsel,” katanya (*)

Share :

Baca Juga

Headline

Jalan Desa Rusak Berat, Ratusan Warga Swadaya Perbaiki. Tak Percaya Lagi Janji Pemerintah Dan PTPN IV

Headline

Info ke Pemkab Karo: Jalan Desa Gurusinga Rusak Parah Perlu Segera Diperbaiki

Headline

Bantu Pemerintah Wujudkan Program Ketahanan Pangan, KOPITU DIY Perbanyak Mitra Binaan Bidang Agrobisnis Pertanian Modern

Headline

DPP LSM BERKORDINASI Ingatkan Penegak Hukum Patuhi Perintah Presiden “Tidak Peras Pengusaha, Eksekutif Dan Masyarakat”

Headline

Inilah Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) 34 Provinsi Indonesia

Headline

LMA dan Pemuda Adat Papua Siap Sukseskan PON XX di Tanah Papua

Headline

Kunjungi PBNU, Kapolri Listyo Sigit Akan Sinergikan Ulama dan Umara Jaga Kamtibmas

Headline

Masyarakat Empat Kabupaten Mengungsi, Gunung Merapi Mengeluarkan Larva