Penulis: Arny Hisage
Jayawijaya, PERISTIWAINDONESIA.com |
Rumah Sakit (RS) Pratama akan dibangun di Distrik Asologaima dan pemilik hak ulayat telah menyerahkan langsung lahan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya.
Penyerahan lahan pertapakan RS dari pemilik hak ulayat diterima langsung Bupati Jayawijaya, selanjutnya pihak Konsultan mengukur lokasi tersebut, Kamis (12/08/2022).
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua SE MSi mengakui, awalnya masyarakat sepakat untuk membangun RS di lokasi kali sebelah, walaupun masih dengan berbagai pertimbangan, hingga akhirnya pindah lokasi ke samping sekolah oleh pemilik hak ulayat.
“Tadi sudah kita ukur. Jadi, mungkin dalam satu dua hari ini karena sudah kita lelang, mungkin ke depan konsultan dan kontraktor akan mulai bekerja karena lokasi yang ditunjuk hari ini sudah tidak ada masalah. Itulah yang sedang kita ukur sekarang,” terang Banua.
Bupati Banua menjelaskan dengan adanya kegiatan ini dan telah berdasarkan pembicaraan dengan pemilik hak ulayat, maka pembangunan Rumah Sakit Pratama telah siap untuk dilanjutkan.
“Mudah-mudahan hari ini sudah tuntas dan dalam minggu depan ini mereka sudah memulai pekerjaan,” jelasnya.
Menurut Bupati, pengerjaan bangunan RS Pratama ini akan berjalan sesuai dengan jangka waktu yang tertera di dalam kontrak.
Utamakan Putra Daerah
Lanjut Bupati Banua, setelah bangunan rumah sakit dikerjakan, maka harus ada keterlibatan masyarakat sekitarnya, seperti bekerja sebagai cleaning service, tenaga honor dan lainnya.
“Mereka (pekerja) harus diutamakan, apalagi kalau ada penerimaan pegawai, maka putra daerah harus diutamakan. Tidak perlu mendatangkan tenaga dari kota atau dari luar, kecuali tenaga-tenaga profesi yang dibutuhkan. Maka terkait hal itu harus diambil dari kota,” ujarnya.
Mengatasi Persoalan Masyarakat
Menurut Banua, dengan adanya pembangunan Rumah Sakit Pratama ini, maka beberapa distrik yang ada di wilayah Asologaima nantinya akan sangat terbantu.
“Apabila susah ke Wamena karena agak jauh, mereka harus mencari Rumah Sakit terdekat, ini akan menjadi Rumah Sakit penyangga di Asologaima, Wamena sampai dengan Pyramid, Bolakme, termasuk Muliama,” sebut Bupati.
Selain itu, kehadiran RS Pratama ini akan dapat mengatasi berbagai persoalan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat.
Ditambahkan Bupati, RS Pratama ini masih di bawah naungan Pemkab Jayawijaya, sehingga pihaknya akan menambah tenaga medis dan tenaga administrasi.
Pekerjaan yang Merata
“Sejak saya dengan Wakil Bupati memimpin di Jayawijaya, yang kita utamakan bekerja adalah anak-anak putra daerah yang menjadi kontraktor, yang punya perusahaan, yang dulu saat saya menjabat Wakil Bupati cuma 90 pengusaha. Namun sekarang saya memberikan kebebasan, akhirnya sampai 500 pengusaha OAP berasal dari Wamena,” ujar Bupati Jhon Richard Banua.
Menurutnya, dia tidak pernah memungut biaya sepeserpun, seperti fee proyek.
“Itu sudah saya umumkan di apel, bahwa kita tidak memungut itu karena sebagai Kepala Daerah dirinya memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal untuk bisa mendapatkan hasil yang baik.
Bupati Banua juga menjelaskan bahwa sejak memimpin kabupaten Jayawijaya, jikalau ada yang mengatakan bahwa Orang Asli Papua (OAP) yang bekerja 80-90 persen hanya mengerjakan proyek satu dua miliar ke bawah saja, maka hal itu tidak benar.
“Karena kita bisa melihat di beberapa tempat, misalnya di Dinas Pendidikan, bahwa pekerjaan berbiaya Rp14 miliar dikerjakan oleh putra daerah,” urainya.
Bahkan, lanjut Bupati, pada tahun 2022 ini, putra daerah telah mengerjakan beberapa kegiatan bernilai Rp10 miliar dan itu dikerjakan oleh anak-anak dari putra daerah.
“Jadi kalau kita dikata-katai tidak ada kepedulian untuk pengusaha OAP, maka itu tidak benar. Yang benar adalah kami memprioritaskan semua putra daerah,” jelas Bupati Banua.
Pemerintah, kata Bupati, berharap ke depan tidak ada istilah pekerjaan yang tidak selesai. Semuanya harus selesai dikerjakan. Apabila ada pekerjaan yang belum selesaikan, maka pihaknya tidak akan memberikan kegiatan pada tahun berikutnya.
“Jadi, apabila ada yang menyampaikan demikian, tolong dilaporkan kepada kita, disertai dengan foto bangunan yang tidak selesai. Kita akan minta OPD terkait menindaklanjuti pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai. Sebab pemerintah tidak mau dirugikan. Padahal, kami tidak meminta sesuatu, namun pekerjaan tidak selesai. Itu sangat tidak dibenarkan,” ungkapnya.
Bupati berharap kepada pengusaha OAP, supaya jangan membentuk blok-blok.
“Ini kabupaten Jayawijaya, kami punya 40 distrik, jangan buat blok-blok bahwa proyek ini masuk ke distrik ini, maka harus pengusaha dari distrik ini yang kerja. Kalau kita sudah buat begitu berarti kita membuat gape antar distrik. Padahal ini izin yang sama dari kabupaten Jayawijaya,” pungkasnya.
Disampaikannya, berdasarkan laporan yang diterimanya bahwa ada OAP yang meminta itu ada di distrik ini, berarti yang kerja harus anak distrik itu.
“Bagaimana nantinya, pengusaha lain tidak akan mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.
Dikatakan Bupati, pihaknya ingin membagi rata, yaitu semua harus sama-sama bekerja.
“Saya sudah memberikan hak kepada ULP, ada kegiatan-kegiatan yang kami lihat maka kami serahkan ke ULP untuk mengaturnya,” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Bupati, apabila masyarakat demo, maka terkait hal itu tidak kepada Bupati, karena hal kebijakan seperti itu telah diserahkan kepada ULP untuk mengaturnya.
“Ada kegiatan-kegiatan yang bisa diatur ULP, seperti kemarin yang demo, saya tidak perlu ketemu, cukup kepala ULP,” jelasnya.
Bupati mengingatkan kepada adik-adik yang berdemo, bahwa kebanyakan dari mereka sudah mendapatkan pekerjaan proyek.
“Ada beberapa yang saya lihat nama-nama sudah dapat, tetapi masih ikut demo. Apakah mau dapat dobel-dobel? Tidak bisa begitu. Kita harus bagi, supaya semua pengusaha dapat kerja karena kita punya pengusaha sudah banyak sekali,” tandasnya (*)
