Home / Hukum

Jumat, 1 Oktober 2021 - 22:46 WIB

Bima Tabagsel Tuntut Kejari Kota Padangsidimpuan Audit APBDES Batang Bahal

Penulis: Ridwan Effendi Pohan

Padangsidimpuan, PERISTIWAINDONESIA.com

Mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Barisan Independen Mahasiswa (Bima) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejari Kota Padangsidimpuan dan berlanjut ke Kantor kecamatan Batunadua, Rabu (29/9/2021).

Mereka menuntut Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan segera melakukan Audit Dana Desa Batang Bahal, Kecamatan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Propinsi Sumatera Utara (Sumut).

Dalam Orasinya, Ketua Bima Tabagsel Irfan Arya Rambe menuduh adanya dugaan dana fiktif yang dialokasikan untuk kegiatan Olahraga T.A 2020.

Selain itu, diduga pula adanya pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) T.A 2020 yang tidak sepenuhnya tersalurkan dan dugaan Mark Up anggaran Pembinaan Karang Taruna dan Pemuda T.A 2020.

“Kita telah di pertontonkan bagaimana hak masyarakat Desa Batang Bahal di permainkan, bagaimana mungkin anggaran kegiatan Olahraga sebesar itu bisa tidak ada bukti kegiatannya, ada apa dengan pihak terkait yang bertugas memeriksa anggaran Dana Desa Batang Bahal tersebut? Belum lagi BLT yang diduga tidak sepenuhnya tersalurkan, begitu juga besarnya anggaran Pembinaan Karang Taruna yang tidak masuk akal,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata Irfan Arya Rambe, Bima Tabagsel sebagai penyambung aspirasi masyarakat sekaligus sosial control mendatangi Kejari Padangsidimpuan.

“Kami menyampaikan aspirasi ini untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Batang Bahal supaya Kejari Kota Padangsidimpuan membentuk Pinsus untuk mengaudit anggaran Desa Batang Bahal, karena diduga telah melanggar UU No. 6/2014 tentang desa dan instruksi Presiden RI tentang Dana Desa (DD). Dimana, DD harusnya dijadikan sebagai jaring pengaman sosial melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT),” bebernya.

Setelah tuntutan Bima Tabagsel diterima Staf Kejari Kota Padangsidimpuan Dedi Yasri, selanjutnya Bima Tabagsel melanjutkan unjuk rasa di depan Kantor Camat Batunadua.

Demisioner Bima Tabagsel Randa Pohan menuntut Camat Batunadua agar menghadirkan Kepala Desa Batang Bahal guna mempertanggungjawabkan APBDES Batang Bahal yang diduga peruntukannya fiktif dan Mark Up sebagaimana keterangan di dalam tuntutan mereka.

“Kami disini hadir karena prihatin akan hak-hak masyarakat Desa Batang Bahal. Jadi kami harap Bapak Camat selaku pimpinan pemerintahan di wilayah Batunadua ini segera memanggil Kepala Desa Batang Bahal supaya bertanggung jawab atas dugaan kegiatan fiktif dan Mark Up dana APBDES 2020 tersebut kepada Mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat Desa Batang Bahal,” tegas Randa Pohan.

Menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, Sekretaris Camat Batunadua Rapelita Harahap mengatakan akan menyampaikan aspirasi mahasiswa tersebut kepada Camat Batunadua dan segera akan memanggil Kepala Desa Batang Bahal terkait dugaan kegiatan fiktif dan Mark Up Anggaran TA 2020 dimaksud.

Setelah menyampaikan Orasi, mahasiswa Bima Tabagsel membubarkan diri dengan damai dan Awak Media mencoba menemui Camat Batunadua, namun Camat sedang tidak berada di kantornya (*)

Share :

Baca Juga

Daerah

Mantan Kadiskes Tapanuli Tengah Sumut Disebut Layak Direhabilitasi.

Bisnis

*Sidang Lanjutan Kasus BBM, Saksi Ahli : Pertalite bukan Jenis BBM Bersubsidi dan Pembelian Pertalite 300 Diperbolehkan* Salatiga, Sidang yang dimulai sekitar pukul 13,00 dengan Terdakwa Pj dan W memasuki persidangan yang ke 9, dipimpin Hakim Ketua Abdullatip, S.H., M.H. Hakim Anggota Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H. dan Hakim Anggota Angggi Maha Cakri, S.H., M.H., bertempat di Pengadilan Negeri Salatiga Jl.Veteran No 4 Kota Salatiga Jawa Tengah, Senin 6 November 2023. Agenda sidang yang rencananya permintaan keterangan ahli kementrian migas yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan sudah dua kali tidak hadir, akhirnya sidang tetap berjalan meskipun tanpa kehadiran saksi ahli secara bertatap muka langsung, majelis hakim tetap menyidangkannya dengan menghadirkan saksi ahli melalui sidang secara elektronik atau online, tim kuasa hukum Terdakwa Pj dari LBH ADIL Indonesia, Pengacara Yunus, S.H., M.H., C.Med., C.L.A, Ady Putra Cesario S.H.M.H., dan Agustinus Wahyu Pambengkas, S.H, M.H. Di akhir sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga mengagendakan kembali sidang lanjutan pada hari kamis tanggal 9 November 2023. Sementara itu tim kuasa hukum PJ saat di mintai tanggapan beberapa awak media terkait jalannya proses persidangan mengatakan. ” Ya mas seperti yang teman teman lihat sendiri saksi ahli dari JPU tidak hadir secara bertatap muka langsung di persidangan tapi melalui sidang zoom online, temen temen juga sudah melihat dan mendengar sendiri jalannya proses persidangan. ” bahwa saksi ahli mengatakan didepan persidangan untuk pembelian pertalite sebesar 300 ribu itu tidak ada masalah karena untuk pembelian pertalite tidak ada batasan terkait dengan besarnya pembelian, artinya pembelian sebesar 300 ribu itu tidak melanggar hukum. ” bahwa saksi ahli juga mengatakan kalau pertalite itu bukan jenis BBM bersubsidi tapi penugasan, yang termasuk jenis BBM bersubsidi itu jenis solar,” terang tim pengacara PJ. “Bahwa ahli juga menyampaikan bahwa pembelian pertalite di SPBU yang pengisiannya langsung ke tangki mobil itu tidak masalah, yang tidak boleh itu ketika pembelian pengisiannya langsung ke jirigen, jadi saya rasa untuk permasalahan klien kami saudara PJ sebenarnya sudah terang benderang klien kami tidak terbukti melakukan perbuatan pidana, artinya perbuatan pidana apa dan atau kesalahan yang mana yang dilakukan klien kami pada saat OTT tersebut, ” tutur tim kuasa hukum PJ. Ditempat terpisah masih di lingkungan PN Salatiga, beberapa Ketua dari berbagai lembaga kontrol sosial Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Jateng, Ketua GNP Tipikor Jateng dan Ketua KANNI Semarang memberikan statmen singkat sehubungan kasus ini,” kami dan beberapa lembaga dan media online yang tersebar diseluruh Indonesia baik itu dari Jateng,Jatim,Jabar, DKI Jakarta, Banten, Sumatera, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan juga daerah terus mengawal jalannya proses persidangan perkara yang melibatkan teman kita pimpinan redaksi patroli’86 saudara Pj sampai dengan adanya putusan seadil adilnya. “Kemudian, kami juga memantau langsung jalannya proses persidangan, dan sebagai lembaga pengawasan dan kontrol sosial kami berharap hukum ditegakkan seadil adilnya jangan pandang bulu, siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum berikan saksi hukum dan siapapun yang tidak terbukti melanggar hukum bebaskan mereka dari tuntutan hukum. Kemudian ketika ditanya terkait fakta persidangan Ketua LP2KP Sumakmun mengatakan itu ranahnya tim, ranahnya kuasa hukum PJ untuk menyampaikan berkaitan dengan subtansi perkaranya dan itu sudah dijelaskan. “Kalau kami sebagai lembaga pengawasan dan atau sosial kontrol hanya ingin proses persidangan berjalan objektif saja, “kata makmun. “Kami hanya meminta dan berharap kepada Tim Kuasanya PJ dan juga Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut agar hal hal berkaitan dengan bukti bukti semua di perlihatkan dipersidangan agar masyarakat mengetahui fakta yang sebenarnya atas peristiwa OTT BBM Bersubsidi yang menghebohkan masyarakat tersebut jangan ada yang ditutup tutupi. “Sebagai lembaga pengawasan dan atau sosial kontrol kami berharap proses hukum harus berjalan dengan objektif, rakyat, APH, pejabat sama saja kedudukannya di hadapan hukum, yang salah katakan salah yang benar katakan benar, yang tidak melanggar hukum ya harusnya bebas dari tuntutan hukum, sebaliknya ketika ada oknum yang bermain main dengan hukum semisal meminta uang dan merekayasa hukum ya harus di proses hukum dan ditindak tegas,” pinta makmun. “Kemudian untuk bukti CCTV atas OTT BBM bersubsidi yang heboh di masyarakat dan sudah disebarluaskan oleh beberapa media yang mengatakan barang bukti (BB) itu milik PJ, di ambil ditempat PJ dan seterusnya itu harus dibuka seluas kuasnya di putar di persidangan biar masyarakat tau hal yang sebenarnya terjadi, semisal ada saksi yang menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah tetapi berbeda dengan fakta kejadian seperti dalam CCTV mohon untuk di proses hukum dan ditetapkan sebagai saksi yang memberikan keterangan palsu di depan persidangan, dan saya yakin Majelias Hakim yang menyidangkan perkara tersebut akan bertindak tegas sesuai ketentuan hukum. “Kalau perlu bukti CCTV itu setelah proses persidangan di publishkan di media sosial tik tok ataupun media media lain youtube misalkan supaya masyarakat tau fakta yang sebenarnya,” pungkasnya. (Tim Media)

Hukum

Aktivis Anti Korupsi Mendesak KPK Segera Periksa Dominggus Mandacan Atas Kasus Gratifikasi

Hukum

Patroli Bersama TNI-Polri, Kapolda Banten: Kami Siap Berikan Keamanan Hari Paskah

Headline

Diduga Kendaraan Modifikasi Pengangkut BBM Bersubsidi Milik Aparat, LSM Minta APH Tertibkan Aktifitas Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Jalan pasar Parung Waru Kabupaten Bogor

Hukum

Polrestabes Medan Ciduk Artis HH Diduga Terkait Praktek Prostitusi

Hukum

Ketua Umum Human Trafficking Watch Patar Sihotang,SH.MH Menyampaikan Surat Usul ke Presiden Terkait TPPO

Daerah

Kuasa Hukum Fanny, Dampingi Kliennya Membuat Aduan Laporan Kepada Mantan Tunangannya di Polres Sintang.