Home / Daerah / Hukum

Jumat, 16 Februari 2024 - 22:30 WIB

Masyarakat 9 ( Sembilan ) Desa Kec. Sorkam Berbondong-bondong Geruduk Kantor PMD Kab. Tapanuli Tengah, Minta Kades Bermasalah Dinonaktifkan.

Tapteng, Peristiwaindonesia.com

Masyarakat mewakili Sembilan Desa di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Sumut datangi Kantor DInas PMD Tapteng. pada Jum’at,(16/02/2024).

Adapun dari perwakilan masyarakat Desa. Bosman Simajuntak, Rinto Purba, Suhardi Manalu, Sembilan Desa Kecamatan Sorkam Tapteng adalah :

01. Desa Gonting Mahe.

02. Desa Hite Urat.

03. Desa Pardamean

04. Desa Sihapas.

05. Desa Pearaja.

06. Desa Pagaran Julu.

07. Desa Pelita.

08. Desa Nauli.

09. Desa Fajar.

Kehadiran mereka di Kantor DInas PMD Tapteng adalah meminta Dinas PMD memberikan data untuk audit Dana Desa (DD) mulai Tahun Anggaran 2020-2021 juga penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM BLT DD) dan surat permohonan Audit yang di keluarkan Dinas PMD ke Inspektorat Tapteng.

Foto : Perwakilan Masyarakat 9 ( Sembilan ) Desa saat mendatangi Kantor PMD Kab. Tapanuli Tengah – SUMUT minta agar Kades Mereka dinonaktifkan.

 

Juga mengenai Perangkat Desa yang merangkap Jabatan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sebagian tidak memiliki SK namun bertugas sebagai BPD.

Kadis PMD Henry Haluka Sitinjak menghadirkan Inspektur inspektorat Tapteng ke Kantor PMD, agar masyarakat dapat menyampaikan permohonan Audit secara langsung kepada Inspektur inspektorat.

Pihak Dinas PMD dan Inspektorat menyatakan akan secepatnya memproses dampak yang terjadi di Desa Kecamatan Sorkam.

inspektorat akan melakukan audit secara bertahap di setiap Desa yang membuat laporan tentang kecurangan dalam pembagian KPM BLT DD.

Inspektorat meminta masyarakat untuk membatu Inspektorat dalam mengumpulkan bukti yang akurat. Contoh penerima KPM BLT DD. yang namanya keluar namun tak ada menerima dana tersebut.

Kadis PMD Henrik Sitinjak mengatakan kepada masyarakat untuk membuat surat pernyataan yg ditandatangani minimal 51% dari jumlah penduduk di Desa untuk dapat memberhentikan sementara Kepala Desa, agar mempermudah pemeriksaan terhadap Kades.

Sahiluddin

Share :

Baca Juga

Daerah

Pj. Bupati Langkat Zoom Meeting Bersama Dirjen Penataan Agraria Kementrian ATR/BPN RI

Hukum

Dinas Sosial Pemerintah DKI Jakarta Mangkir Pada Sidang Eksekusi Putusan KIP DKI di PTUN Jakarta.

Hukum

Warga Keluhkan Aroma Tak Sedap, Diduga PT AMB Belum Memiliki Izin Lingkungan

Daerah

BONGKAR DANA DESA! Musrenbang Ricuh, Warga Desa Pagaran Julu di Tapteng Minta Transparansi

Daerah

Pj. Sekdakab Tapanuli Tengah Resmi Buka Kegiatan Aksi 1 Penurunan Stanting

Daerah

Wakil Walikota Buka Peresmian Pagelaran Seni Dan Budaya Lintas Etnis Kota P Sidimpuan

Daerah

Kapolres Terima Panitia Konferensi PWI III Simalungun

Hukum

Di duga Ada Upaya Intimidasi Dan Pungli Oleh Oknum Anggota TNI Terhadap Warga Dalam Sengketa Tanah Di Entikong